Tim Hukum Ganjar-Mahfud Minta Bawaslu Sulsel Koreksi Putusan Sekda Takalar

Kabareditorial.com,MAKASSAR -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Takalar, baru baru meneruskan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti.

Menanggapi hal tersebut, Tim hukum pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Pranowo-Mahfud Md Provinsi Sulsel minta Bawaslu Takalar mengkoreksi putusan yang telah dibuat.

Tim hukum Ganjar-Mahfud Sulsel diwakili oleh Andi Walinga bersama Iwan Kurniawan datang langsung ke Kantor Bawaslu Sulsel mengajukan koreksi atas putusan tersebut.

Iwan Kurniawan mengatakan bahwa upaya koreksi ini ada aturannya, sehingga pihaknya melakukan upaya tersebut.

“Upaya koreksi ini aturannya jelas, diatur di pasal 53 ayat 1peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Sebenarnya, kenapa kami ini datang karena menurut kami putusan yang dikeluarkan itu belum sesuai dengan harapan,” ujar Iwan kepada awak media di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (12/2/2024).

Iwan yang juga Ketua Sahabat Mahfud Sulsel itu menyampaikan bahwa pihaknya menduga putusan Bawaslu Takalar cenderung berat sebelah.

“Kami paslon nomor 3 menduga putusan Bawaslu Takalar condong berat sebelah. Hanya mungkin mempertimbangkan keterangan dari Sekda (Muhammad Hasbi),” kata Iwan.

Iwan juga menyebut Bawaslu Takalar tidak transparan dalam proses sidang hingga lahirnya putusan yang menyatakan Muhammad Hasbi selaku Sekda tidak melanggar UU Pemilu.

“Kami pertanyakan independensi Bawaslu Takalar, karena yang diperiksa ini setara. Semestinya dulu waktu kami mengajukan laporan ke Bawaslu provinsi tidak dilimpahkan ke sana,” ungkap Iwan.

Sementara itu, Andi Walinga yang juga tim hukum Ganjar-Mahfud mengaku menyesalkan sikap Bawaslu Takalar yang tidak mengurai alasan putusan tersebut dikeluarkan.

“Harusnya putusan itu ada urainnya, kenapa dia dinyatakan tidak melanggar UU Pemilu. Begitu juga soal dianggap melanggar netralitas ASN, itu juga kita menginginkan agar ada pertimbangan hukumnya kenapa bisa demikian,” jelasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, Ketua Bawaslu Takalar Nellyati yang telah menggelar konfrensi pers terkait laporan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekda Takalar.

“Laporan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan ini kami teruskan ke KASN,” ujar Nellyati, Rabu (7/2/2024) lalu.

Nellyanti mengatakan, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Pemilu bahwa laporan terkait Sekda Takalar, tidak terbukti sebagai tindak Pidana Pemilu.

Namun,dengan hasil penanganan dugaan pelanggaran hukum lainnya, maka Bawaslu Takalar merekomendasikan kepada KASN untuk ditindaklanjuti rekomendasi tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *