Kabareditorial.com, Makassar — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan menyoroti sejumlah persoalan dalam proses penyiaran debat kandidat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
Hal ini disampaikan Komisioner KPID Sulsel, Nasruddin, dalam rapat evaluasi tahapan pilkada yang digelar KPU Sulsel di Makassar, Senin (28/4/2025).
Rudi sapaan akrabnya menyebut, terdapat persoalan teknis saat pelaksanaan debat kandidat yang menyebabkan ketidakmerataan siaran langsung di beberapa wilayah.
“Sepengetahuan kami, tidak ada satu stasiun televisi pun yang menyebarluaskan siaran debat di tempat yang berbeda, apalagi sampai di luar negeri seperti Jepang. Akibatnya, bukan hanya terjadi dilusi informasi, tetapi juga masyarakat menjadi tidak mendapatkan informasi yang utuh,” ujarnya.
Kata Rudi, ada kejadian di mana siaran debat tidak dapat diakses secara langsung di dua kabupaten, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak bisa menyaksikan debat secara serentak.
Ia juga menyoroti ketidakpuasan dari berbagai pihak, termasuk KPU di dua kabupaten serta pasangan calon (paslon), karena debat kandidat tidak disiarkan secara merata.
KPU pun merasa dirugikan karena publikasi acara yang semestinya mendongkrak partisipasi pemilih justru terganggu.
“Usulan kami kepada teman-teman di KPU adalah agar KPU bisa berkoordinasi lebih intens dengan KPID. Jika ada masalah dengan lembaga penyiaran, kami siap membantu mencari solusi,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, KPID Sulsel juga menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh pasca pelaksanaan pilkada, termasuk soal maraknya radio-radio komunitas baru yang disebut “Void Radio” dan masalah kelengkapan lisensi penyiaran.
“Beberapa teman-teman KPU menghubungi kami terkait berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media penyiaran. Kami tekankan, soal pemberitaan tidak sesuai regulasi, itu sudah di luar ranah kami dan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran terkait,” pungkas Nasruddin.
Rapat evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki dan memperkuat sinergi antara KPU, KPID, dan lembaga penyiaran untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan lebih baik di masa mendatang.
