Kabareditorial.com, Makassar — Gubernur Kalimantan Utara, (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang, resmi meraih gelar Doktor dalam bidang Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Gelar ini diperoleh setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor yang digelar di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (19/08/2024).
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa. Bertindak sebagai ko-promotor I adalah Prof. Muh. Akmal Ibrahim dan ko-promotor II Prof. Thahir Haning.
Adapun penguji eksternal adalah Prof. Daud Nawir, serta penguji internal terdiri dari Prof. Sumbangan Baja, Prof. Budimawan dan Dr. Abdul Rachman Rasyid, ST.
Disertasi yang diajukan Gubernur Paliwang berjudul “Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.
“Ini menjadi pointnya adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah berkolaborasi dengan para pengusaha, para petani dan inflasi terkait untuk meningkatkan produktivitas produksi daripada rumput laut ini lumayan,” kata Zainal.
Angkat isu produktivitas rumput laut
Dalam penelitiannya, Gubernur Paliwang mengangkat isu penting tentang kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan petani dalam upaya meningkatkan produktivitas rumput laut di Kalimantan Utara.
“Saat ini, produksi rumput laut di wilayah tersebut mencapai 4.500 ton per bulan, menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut,” tukas Paliwang.
Pemerintah Kalimantan Utara kata bekas perwira Polri berpangkat bintang satu ini, telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan bibit berkualitas tinggi untuk mendukung industri rumput laut. Namun, Gubernur Paliwang menekankan pentingnya persiapan lahan dan fasilitas pembibitan yang memadai.
“Visi jangka panjang adalah menjadikan Kalimantan Utara sebagai produsen rumput laut terbesar dengan kualitas unggul, mengurangi ketergantungan pada bibit dari luar Nusantara,” tambahnya.
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pentingnya penerapan sistem resi gudang. Selama ini, ekspor rumput laut dilakukan tanpa melalui sistem ini, yang mengakibatkan kebocoran APBD.
Dengan implementasi sistem resi gudang, diharapkan akan meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Utara.
“Hasil penelitian ini juga mengungkapkan adanya elemen tambahan yang perlu diperhatikan dalam model kolaborasi, yaitu dimensi komunikasi,” jelasnya.
Komunikasi yang efektif jadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan
Gubernur Paliwang menjelaskan bahwa selain tiga dimensi yang telah diidentifikasi sebelumnya, komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
“Pengalaman menunjukkan bahwa sering terjadi kesalahpahaman atau koordinasi yang kurang efektif akibat komunikasi yang tidak optimal,” tutur Paliwang.
Perihal alasan memilih topik ini untuk disertasinya, Gubernur Paliwang menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada potensi besar Kalimantan Utara sebagai penghasil rumput laut, terutama di daerah perbatasan.
Kunjungan ke berbagai pabrik ekspor rumput laut menunjukkan bahwa sebagian besar bahan baku berasal dari Kalimantan Utara, menjadikan topik ini sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut.
“Penelitian ini tidak hanya berfokus pada Kabupaten Nunukan, tetapi juga mengidentifikasi Tarakan sebagai lokasi potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut. Hal ini menunjukkan bahwa industri rumput laut memiliki potensi untuk berkembang di berbagai wilayah di Kalimantan Utara,” papar Zainal.
Dengan disertasi ini, Gubernur Zainal Arifin Paliwang tidak hanya meraih gelar akademis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk implementasi kebijakan yang lebih efektif dan kolaboratif dalam mengoptimalkan potensi rumput laut di provinsi tersebut, sekaligus memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
