Kabareditorial.com, Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanudin Leo, mengungkapkan keprihatinannya terkait penundaan rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar tahun 2023.
Dalam rapat yang diadakan di ruang paripurna, Hasanudin mempertanyakan alasan di balik penjadwalan ulang tersebut dan berharap adanya kejelasan mengenai agenda agar proses penyampaian LKPJ dapat berlangsung dengan lancar.
Hasanudin menyampaikan bahwa penundaan ini dapat memengaruhi efektivitas pembahasan LKPJ yang telah ditunggu-tunggu. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya koordinasi yang baik agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya dalam rapat paripurna dengan optimal.
“Ketepatan jadwal dan keseriusan dalam menjalankan agenda-agenda strategis sangat diperlukan demi efektivitas kinerja DPRD,” katanya.
Tanggapan Hasanudin menunjukkan keinginan DPRD Kota Makassar agar rapat paripurna penyampaian LKPJ ini dapat dilaksanakan tepat waktu dan tanpa hambatan.
“Sebagai agenda penting, saya berharap penundaan ini hanya bersifat sementara dan tidak mengurangi substansi dari rekomendasi yang akan diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar,” tukasnya.
DPRD Kota Makassar berharap penjadwalan ulang ini akan memberikan ruang yang lebih matang bagi persiapan, terutama untuk memastikan kehadiran Wali Kota dan pimpinan daerah dalam acara tersebut.
Penundaan ini juga diharapkan dapat menjamin bahwa pembahasan akan berjalan lebih baik dan fokus pada tujuan transparansi serta akuntabilitas.
Rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Wali Kota Makassar tahun 2023 sendiri memiliki nilai penting dalam upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Dengan adanya penyampaian rekomendasi, Pemerintah Kota diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan berbagai aspek yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut,” tambahnya.
DPRD Kota Makassar juga berkomitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur dan harapan masyarakat. Dengan penjadwalan ulang ini, mereka berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih implementatif serta bermanfaat bagi perkembangan Kota Makassar ke depannya.
Sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan, DPRD akan terus memantau tindak lanjut dari rekomendasi ini sehingga transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kota dapat terus ditingkatkan, demi terciptanya tata kelola yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
