

Kabareditorial.com, Makassar — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 mengekspos kinerja kuartal I 2025 sekaligus evaluasi aspek keamanan dan layanan di Pelabuhan Makassar, Minggu (1/6/2025).
General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi prioritas strategis perusahaan, tidak hanya dalam konteks pengawasan fisik, tetapi juga penataan sosial, termasuk aktivitas para pedagang asongan yang kerap beroperasi di area pelabuhan.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya alih profesi yang lebih berkelanjutan. Kita ingin mereka tetap produktif tetapi dengan pekerjaan yang sesuai regulasi dan tidak mengganggu operasional pelabuhan,” jelas Iwan Sjarifuddin.
Ia menyampaikan, pihaknya telah menunjuk konsultan independen untuk melakukan pemetaan dan asesmen terhadap para asongan sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Pelindo.
Selain itu, Iwan juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pelabuhan yang mengacu pada International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.
“ISPS Code bukan sekadar syarat administratif, tapi jantung dari tata kelola pelabuhan modern. Kedisiplinan dalam penerapannya sangat menentukan kredibilitas dan reputasi pelabuhan di mata dunia,” tegasnya.
Penataan Asongan Sebagai Titik Rawan
Berdasarkan evaluasi internal, keberadaan asongan menjadi salah satu titik rawan dalam skema keamanan Pelabuhan Makassar. Selain berpotensi mengganggu pergerakan penumpang dan operasional bongkar muat, keberadaan mereka juga tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum untuk aktivitas ilegal.
Dari hasil pendataan awal yang dilakukan sepanjang kuartal I 2025, tercatat lebih dari 120 asongan masih beroperasi secara tidak resmi di kawasan pelabuhan. Mereka tersebar di area dermaga penumpang, pintu masuk utama, hingga zona bongkar muat barang.
Pelindo melalui program CSR menargetkan agar pada akhir 2025, minimal 70% dari asongan tersebut dapat dialihkan ke profesi formal seperti petugas kebersihan, pekerja logistik, hingga tenaga administrasi, sesuai dengan hasil asesmen kemampuan masing-masing individu.
“Kami tidak ingin sekadar menggusur, tetapi mengalihkan peran mereka ke bidang yang lebih produktif, dan tentu saja tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi mereka,” jelas Iwan.


Tidak ada komentar