

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengembangan ekosistem data pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki pemetaan pembiayaan sekaligus mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan ekosistem UMKM tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan pembiayaan. Dukungan juga perlu mencakup peningkatan kapasitas usaha, pendampingan, akses pasar, dan digitalisasi.
“Pada saat yang sama, OJK tengah membangun ekosistem data melalui pengembangan sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan UMKM, penyusunan metodologi dan diseminasi indeks pembiayaan UMKM, serta penerbitan laporan pembiayaan UMKM secara berkala,” kata Dian dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pengembangan sistem informasi tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat koordinasi dan pemantauan pembiayaan UMKM lintas sektor jasa keuangan.
OJK memandang sejumlah pelaku UMKM masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan kapasitas dan legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, hingga keterhubungan dengan rantai pasok.
Karena itu, kebijakan pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan siklus usaha. OJK juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi serta skema seperti supply chain financing untuk memperluas akses pembiayaan.
Pendekatan penilaian pembiayaan turut diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada agunan tambahan, tetapi juga mempertimbangkan potensi usaha, arus kas, transaksi, dan keterlibatan UMKM dalam ekosistem bisnis.
Penguatan tersebut didukung implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Aturan ini mendorong bank dan lembaga jasa keuangan nonbank menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif dengan tetap memperhatikan tata kelola serta manajemen risiko.
Sementara itu, hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun atau tumbuh 2,18 persen secara tahunan. Sektor perbankan masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 82,44 persen, disusul PVML sebesar 17,50 persen dan pasar modal 0,06 persen.
Dalam UMKM Finance Summit 2026, OJK juga menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian UMKM untuk memperkuat sinergi pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
Kolaborasi tersebut mencakup penguatan akses pembiayaan, peningkatan kelayakan usaha, digitalisasi, hilirisasi, pengembangan kekayaan intelektual, serta perluasan akses pasar dan rantai pasok.
Melalui penguatan data dan ekosistem tersebut, OJK mendorong pembiayaan UMKM agar tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan usaha.


You cannot copy content of this page
Tidak ada komentar