BKPSDM Polewali Mandar Didorong Bertransformasi, Aco Musaddad Ajukan 10 Gagasan Reformasi Birokrasi
Kabareditorial.com, Polewali Mandar — Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Aco Musaddad HM, memaparkan gagasan strategis untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dalam Dialog Kinerja yang digelar di Kantor BKPSDM Polewali Mandar, Senin (20/4/2026).
Dalam forum tersebut, ia mengusulkan 10 poin transformasi yang berfokus pada digitalisasi layanan kepegawaian dan penguatan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengubah peran BKPSDM dari sekadar pengelola administrasi menjadi motor penggerak reformasi birokrasi di daerah.
Aco menekankan bahwa keberhasilan transformasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang adaptif, integrasi sistem digital, serta kualitas sumber daya manusia yang mampu merespons perubahan.
“Layanan ASN harus bergerak ke arah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis sistem merit. Di sinilah peran BKPSDM menjadi krusial,” ujarnya.
Sejumlah gagasan yang disampaikan mencakup pengembangan aplikasi terintegrasi “e-BKPSDM” berbasis cloud serta penerapan paperless office untuk meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, ia juga mendorong pembentukan talent pool dan assessment center digital guna memastikan promosi jabatan berjalan objektif dan terukur.
Dari sisi pelayanan, inovasi jemput bola melalui layanan mobile juga diusulkan untuk menjangkau ASN di wilayah terpencil. Sementara dalam pengembangan kompetensi, sistem pembelajaran berbasis digital atau Learning Management System (LMS) dinilai penting untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Aco juga menyoroti pentingnya integrasi data kepegawaian antar-organisasi perangkat daerah (OPD) melalui konsep “Satu Data ASN”. Sistem ini diharapkan mampu menyinergikan data kepegawaian dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Penguatan integritas turut menjadi perhatian, dengan usulan penerapan early warning system dan whistleblowing system untuk mencegah pelanggaran disiplin serta menjaga etika aparatur.
Di sisi lain, transparansi publik didorong melalui publikasi terbuka terkait proses promosi jabatan dan statistik kepegawaian. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola birokrasi.
Menariknya, pendekatan budaya lokal juga dimasukkan dalam desain reformasi, melalui penguatan nilai “Sipamandaq” yang mencerminkan semangat saling menguatkan dalam etos kerja ASN.
Seluruh gagasan tersebut dirancang untuk membangun ekosistem kerja yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kinerja. Evaluasi berkala melalui dashboard digital juga diusulkan sebagai instrumen pengawasan implementasi program.
Aco menegaskan, keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada konsep, tetapi juga komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan sistem merit secara konsisten.
“Transformasi ini harus dijalankan bersama. Tujuannya jelas, menciptakan ASN yang profesional, kompeten, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik,” katanya. (Tamrin Labasa)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar