Kabareditorial.com, Badung Bali — Penyalahgunaan kredit sering kali menjadi isu yang muncul selama tahun politik. Beberapa kemungkinan penyalahgunaan kredit yang terkait dengan tahun politik.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar Darwisman menyebut, penyaluran kredit di tahun politik perlu diwaspadai karena adanya potensi risiko tertentu yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan.
“Karena ini memang harus jelas analisisnya harus dalam kira-kira kredit ini sesuai dengan produk atau tidak, kalau memang butuh untuk usaha ya usahanya harus jelas ya,” kata Darwisman dalam Media Gathering di Badung, Bali.
Selama tahun politik, pemberian kredit yang tidak hati-hati bisa terjadi karena upaya untuk mendukung proyek atau inisiatif yang mungkin tidak memiliki kelayakan ekonomi yang cukup. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPLs) di masa mendatang.
Menurut Darwisman, adanya tekanan politik bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan perbankan. Penyaluran kredit yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan pertimbangan keuangan yang sehat, dapat menyebabkan peningkatan risiko bagi lembaga keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.
“Berhati-hati dalam konteksnya jangan sampai dilakukan penyalahgunaan (kredit). Misalnya ternyata tadi untuk usaha pertanian perikanan ternyata itu digunakan untuk pesta demokrasi, itu tidak sesuai,” tambah Darwisman.
Disisi lain, tahun politik seringkali diwarnai oleh ketidakpastian politik, yang bisa memengaruhi kestabilan ekonomi secara keseluruhan.
“Ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar, perubahan regulasi dan ketidakpastian bisnis yang semuanya mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kredit,” tegasnya.
Karena itu menurut Darwisman, penting bagi otoritas yang terkait, seperti bank sentral termasuk OJK, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan menjalankan praktik pemberian kredit yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat, terlepas dari situasi politik yang sedang berlangsung.
Penguatan pengawasan dan pengaturan kredit serta penegakan aturan yang ketat dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan penyaluran kredit di masa tahun politik.
