UPA dan Pemkab Halmahera Tengah Perkuat Kerja Sama Pendidikan hingga Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabareditorial.com, Makassar — Universitas Patria Artha (UPA) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kesehatan, serta akuntabilitas penatausahaan keuangan.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kampus UPA, Jl. Tun Abdul Razak Gowa, Sabtu (5/9). Kerja sama tersebut menjadi langkah awal bagi kedua pihak untuk mengembangkan program yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., mengatakan kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pemberian beasiswa, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses dan strata pendidikan masyarakat.
“Kalau beasiswa itu kan pasti sudah penetapan program dan kebijakan untuk memperluas strata pendidikan,” kata Ikram.
Namun, menurut dia, ruang kerja sama antara Pemkab Halmahera Tengah dan UPA tidak terbatas pada sektor pendidikan. Sejumlah poin dalam MoU juga akan dikaji untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan kemampuan pembiayaan.
“Tapi untuk kerja sama terkait dengan non-kependidikan, itu kami akan melihat beberapa poin di dalam MoU. Jadi bersama Pak Rektor, Pak Bastian Lubis, itu sudah kita diskusikan,” ujarnya.
Ikram menjelaskan, implementasi sejumlah program kerja sama kemungkinan baru dapat direalisasikan mulai tahun depan. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan skema pembiayaan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Pelaksanaan ini mungkin bisa dilanjutkan di tahun depan, karena skema kerja sama ini kan butuh pembiayaannya,” katanya.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Ikram mengaku tertarik dengan konsep pengelolaan keuangan yang disampaikan Rektor UPA Bastian Lubis, terutama mengenai pentingnya membangun sistem pengelolaan keuangan sejak tahap perencanaan hingga pemeriksaan.
“Seperti pelatihan untuk keuangan daerah. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tentang bagaimana pengolahan keuangan, termasuk mulai dari hulu, mulai input anggaran sampai dengan hilir, sampai dengan pemeriksaan BPK,” jelasnya.
Dorong Bendahara Miliki Kompetensi dan Pendidikan Formal
Ikram menilai peningkatan kapasitas bendahara dan aparatur pengelola keuangan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Menurutnya, terdapat perbedaan antara keterampilan dan keahlian yang harus dimiliki seorang aparatur. Ia menilai sebagian bendahara masih perlu memperkuat aspek keahlian melalui pendidikan formal.
“Secara teknis kalau dia ada dua kompetensi, kompetensi keahlian dan kompetensi keterampilan. Kalau saya melihat, bendahara belum pada keahlian, masih dalam keterampilan,” katanya.
Karena itu, pendidikan formal dinilai memiliki peran penting. Tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan teknis, pendidikan juga memberikan pengalaman dan ruang interaksi yang dapat memperluas wawasan aparatur.
“Jadi dia perlu sekolah, perlu pendidikan formal dalam meningkatkan strata pendidikan. Supaya dia ingin punya tambahan, dia bisa punya teman karena dalam pergaulan sebagai mahasiswa,” ujar Ikram.
Bagi Ikram, pengalaman dan pertukaran pengetahuan menjadi bagian penting dalam membentuk kapasitas aparatur. Pekerjaan, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan ilmu dan keterampilan teknis.
“Jadi itu akan menjadi pengalaman. Pekerjaan itu tidak hanya didasarkan oleh ilmu, tidak hanya didasarkan oleh keterampilan, tapi pengalaman dan sharing pengalaman itu yang lebih penting,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap filosofi dan prinsip dasar pengelolaan keuangan juga diperlukan agar aparatur tidak sekadar mampu menjalankan pekerjaan secara teknis.
“Dia bisa kerja, tapi kalau dia tidak paham secara filosofinya, dia tidak paham pekerjaannya, dia juga susah. Makanya bagaimana caranya? Ya pelatihan dan pendidikan. Tapi saya kecenderungan lebih ke pendidikan,” kata Ikram.
Terkait jumlah aparatur yang akan mengikuti program pada tahap awal, Ikram mengatakan belum dapat menentukan target secara pasti. Hal itu karena proses pendaftaran nantinya akan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan pihak kampus.
“Tidak bisa target karena pendaftarannya melalui kampus,” ujarnya.
UPA Siapkan Kerja Sama sebagai Pilot Project
Sementara itu, Rektor UPA, Bastian Lubis, menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Ia menilai kerja sama dengan Pemkab Halmahera Tengah memiliki potensi lebih luas dibandingkan sekadar kerja sama kelembagaan pada umumnya.
Menurut Bastian, latar belakang dan pengalaman Bupati Halmahera Tengah menjadi salah satu faktor yang membuat kerja sama tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan secara lebih komprehensif.
“Program kerja sama ini kan hal yang biasa saja di mana-mana, ya. Tapi ini luar biasa sekali karena yang basic-basic beliau ini memang kompleks. Beliau pernah birokrat, pengusaha, juga dosen,” kata Bastian.
Ia menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel.
“Bagus dalam pengelolaan keuangan, sangat bagus. Orang efisiensi, dia masih tenang saja bisa memberikan beasiswa untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bastian mengatakan UPA siap mendukung pengembangan kerja sama tersebut sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Ia bahkan berharap model kerja sama di bidang pengelolaan keuangan dapat berkembang menjadi percontohan bagi daerah lain.
“Saya sambut baik. Saya juga bersyukur. Beliau ini mudah-mudahan bisa menjadikan pilot project tentang pengelolaan keuangan di Indonesia, di timur,” katanya.
Mengenai waktu implementasi program, Bastian menyebut realisasinya akan bergantung pada kesiapan dan kebutuhan Pemkab Halmahera Tengah.
“Ya tergantung dari mereka nanti. Tapi paling tidak sudah dilakukan MoU,” ujarnya.
Penandatanganan MoU tersebut juga memiliki keterkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di Halmahera Tengah. Bastian menyebut Kepala Dinas Pertanian Halmahera Tengah saat ini tercatat sebagai mahasiswa UPA dalam program SINES II.
“Dan kerja sama ini saya juga bersyukur. Kebetulan Kepala Dinas Pertanian juga jadi mahasiswa kita di SINES II,” kata Bastian.
Menurut Bastian, proses menuju penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung relatif cepat. Pembicaraan yang sebelumnya belum berlangsung lama langsung ditindaklanjuti dengan kesepakatan formal melalui MoU.
“Baru dibicarakan, kemudian langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pos Terkait
Toyota End Year Sale, Gebyar 74 Tahun Kalla, Hadiah Spesial Menanti Anda
Trending Post
Tidak ada komentar