PN Makassar Nyatakan Gugatan GMTD Tidak Dapat Diterima, Hadji Kalla Siapkan Langkah Hukum

Mardianto
19 Nov 2026 22:03
3 menit membaca

Kabareditorial.com, Makassar — Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla tengah menyiapkan pengaduan pidana terkait dugaan pemalsuan surat perolehan tanah yang dikaitkan dengan sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).

Rencana tersebut disampaikan setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks. Putusan itu dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Kamis (12/11/2026).

Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim perusahaan sebelum mengajukan pengaduan terkait dugaan tindak pidana tersebut.

“Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan tim dari PT Hadji Kalla, lalu kemudian mengajukan pengaduan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh ahli waris dan PT GMTD. Untuk tindak pidananya adalah penggunaan surat palsu/pemalsuan karena tidak terdapat data di kecamatan, data yang diperjualbelikan ke GMTD, otomatis masuk dalam kategori pemalsuan,” ungkap Hasman.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Makassar mengabulkan eksepsi PT Hadji Kalla dan para Turut Tergugat. Majelis juga menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam materi yang disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla, Majelis Hakim menemukan persoalan formil dalam gugatan GMTD, yakni gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan gugatan kabur (Obscuur Libel).

Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan riwayat asal-usul hak dan letak administratif tanah yang menjadi objek sengketa, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang dinilai berkaitan dengan riwayat perolehan hak atas tanah tersebut.

Dalam perkara itu, GMTD mendasarkan klaim kepemilikannya pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454/Kelurahan Maccini Sombala seluas 163.262 meter persegi. Sertifikat tersebut diklaim berasal dari riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle.

Sementara itu, PT Hadji Kalla mengajukan empat sertifikat SHGB, masing-masing Nomor 695, 696, 697, dan 698/Kelurahan Maccini Sombala yang diterbitkan pada 8 Juli 1996, beserta dokumen pendukung riwayat perolehan hak.

Perbedaan Riwayat Administrasi Tanah

Persoalan letak dan riwayat administrasi tanah turut menjadi bagian dari pertimbangan yang dipaparkan dalam materi putusan tersebut.

Berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40, serta keterangan saksi Saddam Musma selaku Sekretaris Camat Tamalate di persidangan, tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I. Letak fisiknya disebut berada di sebelah timur objek sengketa.

Di sisi lain, dokumen pertanahan yang diajukan PT Hadji Kalla menunjukkan bahwa objek tanah yang dikuasai dan disengketakan berkaitan dengan riwayat Bekas Tanah Milik Indonesia Persil Nomor 50 DIV atas nama keluarga besar A. Idjo Karaeng Lalolang.

Perbedaan catatan tersebut menjadi bagian dari persoalan ketidakjelasan letak dan riwayat administratif objek tanah yang diklaim GMTD.

Majelis Hakim juga menilai tidak dilibatkannya sejumlah pihak yang berkaitan dengan asal-usul hak menyebabkan rantai hubungan hukum atas tanah tersebut tidak dapat diuji secara utuh. Pihak-pihak yang disebut antara lain Ahli Waris Hamid Dg. Lau serta Andi Muda Daeng Serang beserta ahli waris Bunta Karaeng Mandalle.

Meski demikian, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan terkait aspek formil gugatan. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi penetapan bahwa dugaan pemalsuan surat yang disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla telah terbukti secara pidana.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x

You cannot copy content of this page