OJK Ungkap Literasi Dana Pensiun Baru 22 Persen, 104 Kegiatan Digelar Nasional
JAKARTA – Tingkat literasi masyarakat terhadap dana pensiun masih menjadi pekerjaan rumah bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen, pemahaman masyarakat mengenai dana pensiun baru berada di kisaran 22 persen.
Kondisi tersebut mendorong OJK bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperluas kepesertaan program pensiun.
Pencanangan berlangsung di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026), dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, serta sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan lembaga terkait.
Friderica mengatakan, peningkatan literasi dana pensiun harus diikuti dengan perluasan akses dan kepesertaan. Menurutnya, tantangan saat ini bukan hanya memperbesar dana kelolaan industri, tetapi juga menjangkau masyarakat yang belum memiliki program pensiun.
“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica.
Selama satu bulan, penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatannya meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, hingga perluasan kepesertaan.
Sasaran kegiatan tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja informal, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, serta generasi muda.
Pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 juga berlangsung serentak di Bandung dan Semarang. Program ini diinisiasi OJK dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Friderica menegaskan, persiapan masa pensiun tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau industri. Kesadaran masyarakat untuk menyisihkan penghasilan dan merencanakan kebutuhan hari tua menjadi faktor utama.
“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini juga mengingatkan bahwa persiapan purnabakti seharusnya dimulai sejak seseorang memasuki dunia kerja, bukan ketika mendekati masa pensiun.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.
Melalui gerakan ini, OJK berharap masyarakat semakin memahami manfaat program pensiun, mampu menghitung kebutuhan pendapatan pada masa tua, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
Upaya tersebut sekaligus ditujukan untuk membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.
Pos Terkait
Trending Post
Toyota End Year Sale, Gebyar 74 Tahun Kalla, Hadiah Spesial Menanti Anda
Tidak ada komentar