OJK Soroti 60 Persen Pekerja Informal, Kepesertaan Dana Pensiun Jadi Tantangan

JAKARTA – Besarnya jumlah pekerja informal menjadi salah satu tantangan dalam memperluas perlindungan dana pensiun di Indonesia. Dari sekitar 155 juta angkatan kerja, sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan industri dana pensiun dalam mendorong masyarakat mempersiapkan kehidupan finansial setelah tidak lagi bekerja.

Baca Juga

Kalla Transport & Logistics Perkuat Kompetensi 12 Senior Technician Lewat Program Maintenance

01 Okt 2026

Persoalan itu mengemuka dalam pencanangan Bulan Dana Pensiun 2026 di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026). Gerakan nasional tersebut diarahkan untuk memperluas literasi dan inklusi dana pensiun, termasuk menjangkau pekerja mandiri dan kelompok masyarakat yang belum memiliki perlindungan hari tua.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama karena sebagian besar angkatan kerja berada di sektor informal.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.

Baca Juga

Suplai Air Baku Menurun, Perumda Air Minum Makassar Pastikan Bantuan Air Bersih Tetap Mengalir

30 Jun 2026

Menurutnya, persiapan menghadapi perubahan struktur demografi harus dilakukan sejak sekarang. Selain memperluas perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja juga diperlukan agar masyarakat tetap produktif.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Yassierli, terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan. Tahun ini, paket pelatihan yang disiapkan menjangkau lebih dari 300 ribu orang.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menilai peningkatan kepesertaan menjadi pekerjaan penting bagi industri dana pensiun. Terlebih, pola kerja masyarakat terus berubah dan semakin banyak orang memilih menjadi pekerja mandiri.

OJK bersama para pemangku kepentingan, lanjutnya, perlu memperluas jangkauan program pensiun agar tidak hanya dinikmati pekerja formal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menambahkan, penguatan sistem pensiun juga membutuhkan peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan setelah seseorang memasuki masa pensiun.

Menurut Ogi, peningkatan rasio tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.

Ia mengingatkan, kebutuhan hidup pada usia lanjut tetap tinggi. Biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari akan terus membebani keuangan masyarakat, terlebih dengan adanya inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Indonesia telah memasuki fase aging population sejak 2021. Sekitar satu dari sepuluh penduduk Indonesia merupakan kelompok lanjut usia.

Perubahan demografi itu dapat menjadi peluang apabila penduduk lanjut usia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial, meningkatnya jumlah lansia berpotensi menambah beban keluarga serta kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026. Selama satu bulan, lebih dari 104 kegiatan edukasi dan perluasan kepesertaan akan digelar di berbagai daerah.

Program tersebut menyasar pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, hingga generasi muda.

Melalui gerakan ini, OJK mendorong masyarakat mulai menyisihkan penghasilan sejak dini dan memilih program pensiun yang sesuai kebutuhan. Persiapan keuangan sejak masih produktif dinilai penting agar masa purnabakti tetap dapat dijalani secara mandiri dan sejahtera.