Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Naik, OJK-BPS Rilis Hasil SNLIK 2025

Kabareditorial.com, Jakarta — Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia kembali mencatat peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan berada di 80,51 persen.

Kenaikan ini melanjutkan tren positif dari survei 2024, di mana literasi tercatat sebesar 65,43 persen dan inklusi 75,02 persen. Hasil tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, di kantor BPS, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Survei ini menggunakan dua metode, yakni Metode Keberlanjutan dan Metode Cakupan DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif). Hasil keduanya menunjukkan peningkatan, dengan metode DNKI memperlihatkan inklusi keuangan lebih tinggi, mencapai 92,74 persen.

Friderica menjelaskan, peningkatan ini menunjukkan semakin meluasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. “Kita melihat dampak nyata dari berbagai program literasi keuangan yang dilakukan lintas sektor dan daerah,” ujarnya.

Selain itu, SNLIK juga mencatat perkembangan signifikan pada literasi keuangan syariah yang mencapai 43,42 persen, meski indeks inklusinya masih relatif rendah di 13,41 persen.

Hasil survei ini menjadi dasar bagi OJK dan BPS dalam merumuskan strategi edukasi dan perlindungan konsumen keuangan di masa mendatang. OJK menegaskan komitmennya untuk memperluas literasi hingga menjangkau kelompok masyarakat dengan tingkat pengetahuan keuangan rendah.

SNLIK 2025 menjadi salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, guna mendukung target inklusi keuangan 90 persen pada 2027.