Ilham Djalil: Calon Kades Berkinerja Buruk Harus Dihentikan, Rakyat Jangan Salah Memilih
Kabareditorial.com, Polman — Anggota DPRD Polewali Mandar, Ilham Djalil, menegaskan bahwa proses seleksi calon kepala desa (kades) harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, rekam jejak, dan kinerja, bukan sekadar penilaian subjektif melalui wawancara.
Pernyataan tersebut disampaikan Ilham usai menerima aspirasi mahasiswa PMII di Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, kualitas kepemimpinan desa ke depan sangat ditentukan oleh ketatnya proses seleksi calon yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Ilham menilai ada tiga aspek penting yang harus menjadi dasar penilaian terhadap setiap bakal calon kepala desa. Pertama, bagi calon yang belum pernah menjabat, perlu ditelusuri rekam jejak dan kapasitas kepemimpinannya. Kedua, bagi calon petahana atau yang pernah menjabat, harus dievaluasi sejauh mana kinerja dan pengabdiannya selama memimpin desa. Ketiga, jika terdapat indikator yang menunjukkan calon tidak layak atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka seharusnya tidak diloloskan dalam proses pencalonan.
“Kalau memang dia belum pernah menjabat, bagaimana rekam jejaknya, pantaskah menjadi kepala desa. Kalau pernah menjabat, bagaimana kinerjanya selama memimpin. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, jangan diloloskan supaya asas manfaatnya benar-benar ada untuk masyarakat,” ujar Ilham.
Politisi PPP yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Polewali Mandar itu menyoroti proses seleksi pada pelaksanaan Pilkades sebelumnya yang menurutnya masih menyisakan banyak persoalan. Ia menilai tidak sedikit calon yang gugur hanya karena faktor wawancara yang bersifat subjektif.
Menurut Ilham, mekanisme seperti itu harus diperbaiki agar tidak menimbulkan kesan ketidakadilan. Penilaian terhadap calon kepala desa harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk rekam jejak kepemimpinan, integritas, dan kontribusi terhadap masyarakat.
“Jangan seperti kemarin-kemarin, orang tidak diloloskan hanya karena persoalan wawancara. Itu sangat subjektif. Harus ada data yang jelas. Kalau pernah menjabat dan rekam jejaknya buruk, itu bisa menjadi dasar untuk tidak meloloskannya kembali. Jadi semua harus terukur dan transparan,” tegasnya.
Ilham juga menegaskan bahwa gaya kepemimpinan seseorang bisa berbeda-beda. Namun menurutnya, kemampuan melayani masyarakat dan membangun komunikasi yang baik merupakan syarat utama yang wajib dimiliki seorang kepala desa.
“Pemimpin itu banyak karakter dan gaya kepemimpinannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mampu berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik. Ketika ada hal-hal yang membuat seseorang dianggap tidak layak menjadi kepala desa, baik calon baru maupun petahana, maka sebaiknya digugurkan saja,” katanya.
Lebih lanjut, Ilham mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menentukan pilihan saat Pilkades berlangsung. Ia menilai masyarakat harus melihat rekam jejak dan kinerja calon, bukan sekadar janji politik yang disampaikan selama masa kampanye.
“Kalau ada calon yang pernah memimpin tetapi tidak menunjukkan kinerja yang baik, rakyat jangan memilihnya lagi. Pilihlah pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar proses pencalonan kepala desa ke depan berjalan lebih objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Diketahui, Kabupaten Polewali Mandar dalam waktu dekat akan menggelar Pemilihan Kepala Desa serentak. Tahapan Pilkades dijadwalkan mulai berlangsung pada akhir Juni 2026.
Berdasarkan data yang beredar, sekitar 77 desa di berbagai kecamatan di Polewali Mandar akan melaksanakan Pilkades. Selain itu, terdapat sekitar empat desa yang juga akan menggelar pemilihan kepala desa melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Dengan jumlah desa yang cukup banyak, Pilkades 2026 diperkirakan menjadi salah satu agenda politik terbesar di tingkat desa yang akan menentukan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat di Polewali Mandar untuk beberapa tahun ke depan.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar