Inflasi Pangan Jadi Fokus, BI Dorong Sinergi Produksi dan Distribusi di Sulampua
Kabareditorial.com, Manado — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus memperkuat komitmen pengendalian inflasi pangan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Hal itu ditandai dengan pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 di Manado, Senin (27/10).
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan, upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Ricky.
Acara tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua.
Ricky mengapresiasi kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berhasil menjaga inflasi nasional pada level 2,65% (yoy) per September 2025. Namun, ia menekankan bahwa inflasi pangan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah timur Indonesia akibat cuaca ekstrem dan gangguan pasokan.
“Pengendalian inflasi pangan bukan hanya soal harga, tapi juga soal kesejahteraan masyarakat kecil yang sebagian besar pengeluarannya untuk pangan,” jelas Ricky.
Ia mendorong pelaksanaan Gerakan Pasar Murah dan Operasi Pasar dengan prinsip Tiga Tepat yaitu tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Selain itu, kerja sama antar daerah (KAD) juga terus diperkuat agar distribusi pasokan lebih lancar, terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
GNPIP juga diarahkan untuk selaras dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, dan pelaku usaha lokal agar rantai pasok daerah semakin kokoh.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menekan inflasi.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, kita perlu memetakan wilayah surplus dan defisit, serta memperkuat kerja sama antar daerah secara bisnis,” ujarnya.
Yulius mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang menyalurkan hasil panen langsung ke perusahaan daerah. Di Sulawesi Selatan, model kemitraan antara petani, UMKM, dan ritel modern juga sudah berjalan baik.
“Ini bukti nyata bahwa kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha bisa menekan inflasi pangan,” tambahnya.
Acara ini menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun 2025, setelah sebelumnya digelar di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Rangkaian kegiatan juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.
Ferry menyoroti pentingnya efisiensi logistik untuk memperkuat ketahanan pangan, di antaranya dengan penyediaan subsidi angkutan udara dan fasilitas ongkos angkut bagi wilayah terpencil.
Rapat koordinasi menghasilkan tiga kesepakatan strategis:
1. Menurunkan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui pasar murah, GPM, dan SPHP dengan prinsip Tiga Tepat.
2. Memperkuat pasokan hortikultura dan perikanan melalui contract farming, smart farming, dan optimalisasi cold storage.
3. Meningkatkan dukungan logistik dan pembiayaan lewat penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, dan sinergi dengan BUMN logistik.
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen melanjutkan kerja sama lintas sektor tersebut untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, mengurangi disparitas harga antarwilayah, dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Apakah kamu ingin saya buatkan juga versi singkat (paragraf 3–4) untuk rilis web atau caption Instagram-nya?
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar