OJKJAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 1.277 sanksi administratif, larangan, dan/atau Perintah Tertulis kepada pelaku industri pasar modal sepanjang 2026 hingga 31 Agustus. Total denda dari penegakan aturan dan kepatuhan pelaporan mencapai sekitar Rp327,05 miliar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia.
Dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan pasar modal, OJK menerbitkan 93 surat sanksi administratif, larangan, dan/atau Perintah Tertulis.
Sanksi yang dijatuhkan meliputi denda sebesar Rp73,98 miliar atau tepatnya Rp73.987.500.000, delapan peringatan tertulis, lima Perintah Tertulis, 10 larangan, dan enam pembekuan izin.
Sanksi tersebut menyasar berbagai pihak, mulai dari emiten, direksi dan komisaris emiten, perusahaan efek selaku penjamin pelaksana emisi efek, hingga akuntan publik dan kantor akuntan publik.
OJK juga menjatuhkan sanksi kepada pemegang saham, pemegang saham pengendali emiten, direksi perusahaan efek, serta pihak lain yang dinilai menyebabkan terjadinya pelanggaran.
Sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar penindakan antara lain berkaitan dengan aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti dalam penawaran umum perdana saham, penyajian laporan keuangan, serta audit laporan keuangan oleh akuntan publik.
Pelanggaran lainnya mencakup kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali, transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan, hingga keterbukaan informasi dan tata kelola emiten.
Selain penindakan atas pelanggaran peraturan, OJK juga menjatuhkan 1.184 sanksi administratif terkait kepatuhan pelaporan. Nilai dendanya mencapai Rp253,06 miliar atau tepatnya Rp253.067.300.000, disertai 304 peringatan tertulis.
Sanksi tersebut diberikan atas keterlambatan penyampaian laporan berkala, laporan insidentil, laporan terkait tata kelola, serta laporan profesi penunjang pasar modal.
Keterlambatan laporan berkala menjadi pelanggaran terbanyak dengan 876 sanksi administratif. Dari jumlah tersebut, denda yang dikenakan mencapai Rp243,33 miliar dan 126 peringatan tertulis.
Selanjutnya, keterlambatan laporan insidentil tercatat sebanyak 91 sanksi dengan denda Rp7,87 miliar. Keterlambatan laporan terkait tata kelola mencapai 209 sanksi dengan denda Rp1,82 miliar dan 178 peringatan tertulis.
Sementara itu, keterlambatan laporan profesi penunjang pasar modal dikenai delapan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp32,3 juta.
OJK menegaskan, tindakan penegakan hukum akan terus dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong kepatuhan pelaku industri sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
Melalui pengawasan dan penindakan yang konsisten, OJK berupaya memastikan pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.
Pos Terkait
Trending Post
Toyota End Year Sale, Gebyar 74 Tahun Kalla, Hadiah Spesial Menanti Anda
Tidak ada komentar