OJK Cabut Izin PT Varia Intra Finance, Jatuhkan 166 Sanksi ke Pelaku Industri PVML

Kabareditorial.com, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap industri Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Pinjaman Daring, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML). Pada Januari 2026, OJK mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance serta menjatuhkan 166 sanksi administratif kepada pelaku industri.

Pencabutan izin usaha PT Varia Intra Finance dilakukan pada 20 Januari 2026. Keputusan tersebut diambil karena perusahaan tidak mampu memenuhi kriteria untuk disehatkan hingga batas waktu status pengawasan khusus berakhir.

Baca Juga

21 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel Alihkan RKUD ke Bank Syariah, Pemprov Perkuat Ekosistem Halal

02 Nov 2026

Selain pencabutan izin, OJK juga menyoroti pemenuhan ketentuan ekuitas minimum di industri pembiayaan dan pinjaman daring (Pindar).

Hingga periode laporan, masih terdapat empat dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, tujuh dari 95 penyelenggara Pindar belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

OJK menyebut seluruh perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut telah menyampaikan rencana aksi (action plan). Upaya pemenuhan modal antara lain dilakukan melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, pencarian investor strategis, dan kemungkinan merger.

Baca Juga

Pupuk Indonesia Perketat Pengawasan dan Tempuh Upaya Hukum, Distributor Nakal Disanksi

23 Apr 2026

OJK Jatuhkan 166 Sanksi Administratif

Dalam upaya menegakkan kepatuhan dan menjaga integritas industri PVML, OJK menjatuhkan 166 sanksi administratif selama Januari 2026.

Sanksi tersebut terdiri atas 58 sanksi denda dan 108 sanksi peringatan tertulis. Pengenaan sanksi menyasar sejumlah jenis lembaga, yakni 22 perusahaan pembiayaan, empat perusahaan modal ventura, 16 penyelenggara Pindar, 11 lembaga keuangan mikro, sembilan perusahaan pergadaian, dan dua lembaga keuangan khusus.

Sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Langkah penegakan tersebut ditujukan untuk m