Dari Stigma ke Tren Global, Ekonomi Syariah Kini Diminati Negara Non-Muslim
Kabareditorial.com, Jogjakarta — Industri halal kini menjelma menjadi kekuatan ekonomi global, bahkan di negara-negara Barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Fenomena ini menunjukkan betapa ekonomi syariah tak lagi dianggap eksklusif atau ideologis, melainkan telah menjadi standar baru dalam gaya hidup sehat, higienis dan beretika.
Pakar Ekonomi Syariah Universitas Islam Indonesia (UII), Mohammad Bekti Hendrie Anto menjelaskan, bahwa kesadaran konsumen terhadap label halal semakin tinggi, termasuk di negara-negara seperti Inggris, Jerman dan Amerika Serikat.
“Sekarang warga Muslim di negara Barat pun rela membeli daging atau makanan dengan harga lebih mahal asal berlabel halal. Ini menunjukkan bahwa label halal bukan sekadar simbol keagamaan, tapi sudah menjadi jaminan mutu dan kepercayaan,” ujar Bekti di Yogyakarta, Senin (24/6).
Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan dekade sebelumnya, ketika ekonomi syariah sempat distigma sebagai bentuk gerakan Islamisasi oleh kalangan Barat. Kini, justru negara-negara dengan mayoritas non-Muslim ikut mengembangkan dan memfasilitasi industri halal secara serius.
“Dulu ekonomi syariah dicurigai sebagai bagian dari proyek ideologi. Tapi sekarang, banyak negara non-Muslim yang berlomba-lomba membangun ekosistem halal karena menyadari potensi ekonominya yang luar biasa,” jelasnya.
Bekti mencontohkan, negara seperti Brasil yang bukan negara Muslim, namun justru menjadi salah satu eksportir terbesar daging halal ke dunia Islam. Begitu juga Australia, Thailand, bahkan Korea Selatan yang kini aktif mengembangkan produk halal untuk pasar ekspor.
Ia menegaskan bahwa tren ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi halal, mengingat statusnya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.
“Pertanyaannya, apakah kita mau jadi pemain utama, atau hanya jadi pasar bagi negara lain? Kita punya modal budaya, demografi, dan spiritual. Tinggal keseriusan dalam regulasi dan industri,” tegas Bekti.
Bekti juga mendorong pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi halal dan memperluas cakupan industri halal ke berbagai sektor seperti fashion, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar