Aktivis Anti Korupsi Desak Kajati Sulbar Tuntaskan Dugaan Korupsi Rp10 Miliar di DPRD Polman
Kabareditorial.com, Polman — Sejumlah aktivis antikorupsi mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat untuk mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar yang baru agar segera menuntaskan dugaan skandal korupsi di lingkungan DPRD Polewali Mandar (Polman).
Aktivis antikorupsi, Zubair, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan “masa bulan madu” bagi pimpinan baru korps Adhyaksa tersebut. Menurutnya, pergantian Kajati harus menjadi momentum mempercepat penanganan perkara yang selama ini menjadi perhatian publik.
Fokus desakan aktivis tertuju pada dugaan penyimpangan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), Dana Operasional (DO) pimpinan DPRD, serta belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut ditaksir merugikan negara hingga Rp10 miliar.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA), Zubair, mengatakan kasus tersebut sudah lama menjadi sorotan masyarakat sehingga perlu segera dituntaskan secara terbuka dan profesional.
“Integritas Kajati Sulbar yang baru sedang dipertaruhkan. Kasus DPRD Polman ini bukan barang baru, sudah menjadi konsumsi publik sejak 2020. Kami mengingatkan jangan sampai kasus ini mengendap apalagi dipetieskan,” tegas Zubair dalam pernyataannya, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran tersebut diduga dilakukan secara terstruktur. Realisasi anggaran TKI dan dana operasional disebut-sebut tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pos belanja barang dan jasa juga diduga mengalami penggelembungan harga (mark-up) serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
Aktivis menilai pola dugaan penyimpangan tersebut berlangsung sistematis karena terjadi dalam rentang waktu empat tahun anggaran.
Karena itu, mereka meminta Kejati Sulbar tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), tetapi segera meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
“Publik membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji prosedur. Jika skandal di DPRD Polman ini dituntaskan tanpa pandang bulu, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan kembali pulih,” ujar Zubair.
Ia menambahkan pihaknya akan terus mengawal proses penanganan kasus tersebut hingga ada kepastian hukum.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan terus mengawal persoalan ini, termasuk turun ke jalan untuk menuntut keadilan,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar