Aktivasi Koperasi Desa Kaltara, Tantangan di Tengah Minimnya Dukungan Pusat

‎Kabareditorial.com, Tanjung Selor — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan aktivasi koperasi desa dan kelurahan. Dari total 447 desa dan kelurahan di Kaltara, sudah terbentuk 411 koperasi, namun yang benar-benar aktif beroperasi baru sekitar 10-an koperasi.
‎
‎Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop UKM) Provinsi Kaltara, Dr. Hj. Hasriyani, SH., MM, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pendampingan dan aktivasi agar koperasi di desa tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga berjalan secara fungsional.
‎
‎“Memang percepatan untuk aktifasi ini sedang kami genjot, karena masing-masing koperasi sudah punya akun sendiri sekarang. Itu juga hasil kerja keras kami di daerah,” ujar Hasriyani.
‎
‎Namun, menurutnya, pelaksanaan program pembentukan koperasi desa masih menemui sejumlah kendala, terutama pada sisi pendanaan dan pemahaman masyarakat.
‎
‎“Masalahnya, pusat membuat program, tapi tidak diikuti dengan anggaran. Jadi akhirnya bebannya ditanggung oleh daerah. Padahal untuk membuat koperasi aktif, butuh sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan,” ungkapnya.
‎
‎Hasriyani menjelaskan, bahkan koperasi konvensional yang telah lama berdiri pun banyak yang macet, karena lemahnya manajemen dan kesadaran anggota. Kondisi itu juga dialami koperasi baru di tingkat desa.
‎
‎“Yang konvensional saja banyak yang macet, apalagi koperasi yang tiba-tiba dibentuk karena perintah program. Banyak kepala desa di pelosok bingung, seperti dapat tugas yang jatuh dari langit. Mereka belum paham apa itu koperasi, tapi diwajibkan membentuk,” tuturnya.
‎
‎Ia menambahkan, pemerintah daerah pada akhirnya harus melakukan percepatan pembentukan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan program nasional. Namun, aktivasi di lapangan tetap menjadi tantangan tersendiri.
‎
‎“Kita dorong terbentuk dulu, baru pelan-pelan kita aktifkan. Tapi tanpa dukungan anggaran yang memadai dari pusat, tentu ini berat bagi daerah,” kata Hasriyani.
‎
‎Selain faktor pendanaan, akses terhadap lembaga keuangan juga menjadi hambatan bagi koperasi di wilayah perbatasan.
‎
‎“Kondisinya hampir sama dengan daerah lain, tapi di Kaltara lebih menantang karena akses keuangan dan logistik yang sulit. Di sisi lain, ada efisiensi anggaran dari pusat yang juga berimbas ke daerah,” jelasnya.
‎
‎Meski begitu, Dinas Perindagkop UKM Kaltara tetap berkomitmen melanjutkan program aktivasi dan pembinaan koperasi desa agar bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
‎
‎“Kita tetap optimis, dengan pendampingan yang tepat dan dukungan semua pihak, koperasi desa bisa tumbuh dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Hasriyani.
‎