GMTD Tegaskan Sertifikat Lahan 16,3 Hektare Tetap Utuh, Bantah Klaim Kemenangan Kalla

Mardianto
19 Nov 2026 19:07
4 menit membaca

Kabareditorial.com, Makassar — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan sertifikat hak atas tanah seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Pernyataan tersebut disampaikan GMTD menyusul konferensi pers pihak PT Hadji Kalla pada 19 November 2026 yang mengklaim memenangkan perkara sengketa lahan tersebut. GMTD menilai klaim itu tidak sesuai dengan isi putusan PN Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menegaskan tidak ada amar putusan yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah yang menjadi objek perkara. Menurutnya, putusan tersebut juga tidak membatalkan sertifikat maupun landasan hukum kepemilikan GMTD.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said.

GMTD juga menyoroti amar putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi atau gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Karena itu, perseroan membantah pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla yang menyebut pihaknya telah dimenangkan dan berhasil membuktikan kepemilikan tanah.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” ujar Ali.

GMTD Sebut Sertifikat dan Riwayat Hukum Tetap Berlaku

Dalam keterangannya, GMTD menyebut memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan dengan luas 163.262 meter persegi. Perseroan juga mengemukakan riwayat sertifikat tanah yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.

Selain itu, GMTD menyebut kepemilikannya didukung sejumlah putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.

Menurut GMTD, putusan PN Makassar pada 12 November 2026 tidak membatalkan sertifikat, putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.

Perseroan menjelaskan, gugatan yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima karena pertimbangan aspek formil gugatan. GMTD menegaskan putusan tersebut bukan keputusan yang membatalkan hak kepemilikannya ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

Tempuh Proses Hukum atas Penguasaan Lahan

GMTD menyatakan masih menempuh proses hukum terkait dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum oleh pihak Kalla di kawasan Tanjung Bunga.

Dalam keterangan resminya, perseroan menyebut persoalan bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak, termasuk masuknya kendaraan dan alat berat serta aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim sebagai aset GMTD.

Perseroan juga menyayangkan tuduhan yang disampaikan pihak Kalla terkait dugaan mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan tindak pidana. GMTD menyatakan tengah mengkaji langkah hukum atas pernyataan yang dinilai merugikan nama baik dan reputasi perusahaan.

Sengketa Aset Disebut Menyangkut Kepentingan Pemerintah Daerah

GMTD turut menekankan bahwa perusahaan tersebut lahir atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu. Perseroan mengemban mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.

Saat ini, tiga pemerintah daerah tercatat sebagai pemegang saham GMTD, yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.

Karena itu, GMTD menilai upaya mempertahankan aset dan hak perseroan tidak hanya menyangkut kepentingan korporasi, tetapi juga kepentingan pemegang saham pemerintah daerah, investor publik, masyarakat, serta kepastian hukum investasi di Sulawesi Selatan.

Ali Said menegaskan perusahaan tidak akan mundur dalam mempertahankan aset dan hak hukumnya.

“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” lanjutnya.

GMTD menyatakan akan terus menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, dan melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga.

Perseroan menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa klaim dalam konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan, sebagaimana klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat kepemilikan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x

You cannot copy content of this page