OJK Terima 27 Permohonan Sandbox, Jatuhkan 24 Sanksi ke Pelaku Industri Keuangan Digital

Kabareditorial.com, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap industri inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Sepanjang Januari 2026, OJK menjatuhkan 24 sanksi administratif kepada penyelenggara ITSK dan aset keuangan digital yang melanggar ketentuan.

Sanksi tersebut terdiri atas sembilan denda dengan total nilai Rp71,2 juta dan 15 peringatan tertulis. Sanksi diberikan kepada tujuh penyelenggara ITSK dan enam penyelenggara aset keuangan digital dan aset kripto (AKD-AK).

Baca Juga

UMKM Jadi Debitur Terbesar Penerima Restrukturisasi Kredit

31 Mar 2024

Langkah penegakan ini ditujukan untuk mendorong pelaku industri memperkuat tata kelola, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan kepatuhan, OJK juga memperluas pengawasan melalui mekanisme regulatory sandbox sebagai ruang pengujian inovasi teknologi di sektor keuangan.

Hingga Januari 2026, OJK telah menerima 305 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.

Baca Juga

OJK Siapkan Working Group Pembiayaan UMKM, Libatkan Kementerian dan Industri Keuangan

11 Agu 2026

OJK juga menerima 27 permohonan untuk menjadi peserta sandbox. Dari jumlah tersebut, empat penyelenggara ITSK dengan model bisnis AKD-AK sedang menjalani uji coba. Sementara itu, empat peserta lainnya telah menyelesaikan pengujian dan dinyatakan lulus.

Keempat peserta yang dinyatakan lulus yakni PT Indonesia Blockchain Persada (Blocktogo) dengan produk tokenisasi emas Gold Indonesia Republic (GIDR), PT Sejahtera Bersama Nano dengan model tokenisasi surat berharga melalui skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), serta PT Teknologi Gotong Royong dan PT Properti Gotong