Zulhas Targetkan 40 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi Oktober 2026, Jadi Penyalur Bansos hingga Penjaga Harga Gabah
Kabareditorial.com, Makassar — Pemerintah mempercepat operasional 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak penguatan ekonomi desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan puluhan ribu koperasi tersebut mulai beroperasi pada Oktober 2026 setelah proses pembentukan kelembagaan dituntaskan pada September mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri pelantikan pengurus dan rapat kerja DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Ketua Umum PAN tersebut, pemerintah kini memusatkan perhatian pada penyelesaian tahap pertama operasional 40 ribu koperasi desa sebelum pengembangan lebih lanjut dilakukan secara bertahap.
“Sekarang kita fokus 40.000 koperasi akan diselesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait. Fokus tahun ini untuk 40.000 koperasinya selesai September, dan Oktober sudah mulai beroperasi,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, proses pembentukan koperasi tidak hanya menyangkut legalitas, tetapi juga penyempurnaan struktur organisasi, penunjukan pengurus, hingga perekrutan manajer koperasi agar setiap KDMP siap menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan kepada masyarakat.
Bukan Supermarket, tetapi Infrastruktur Ekonomi Desa
Zulkifli menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih bukan dibangun untuk bersaing dengan toko ritel modern ataupun menjadi supermarket desa. Sebaliknya, koperasi ini dirancang sebagai infrastruktur ekonomi pemerintah yang mampu memotong rantai distribusi barang, memperpendek jalur pemasaran hasil pertanian, serta menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani dan nelayan.
>”Bantuan beras, bantuan pemerintah, semuanya nanti lewat kopdes,” tandasnya.
Melalui skema tersebut, seluruh bantuan pemerintah akan terintegrasi dalam satu pintu penyaluran. Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi alat dan mesin pertanian, hingga berbagai layanan pembayaran masyarakat akan dilakukan melalui koperasi.
“Bayar listrik, bayar telepon, pupuk dan gas subsidi nanti di kopdes,” ujarnya.
Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap distribusi bantuan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Jadi Offtaker Hasil Pertanian dan Perikanan
Selain menjadi pusat distribusi bantuan pemerintah, KDMP juga dipersiapkan sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa.
Koperasi akan membeli gabah, ikan, maupun komoditas lainnya apabila harga pasar jatuh di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat melindungi petani dan nelayan dari permainan tengkulak maupun fluktuasi harga yang merugikan.
“Kalau gabah di bawah Rp6.500 atau ikan di bawah standar, kopdes akan membeli. Itu fungsi offtaker,” tegas Zulkifli.
Skema tersebut dinilai akan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga pendapatan masyarakat desa tetap stabil ketika harga komoditas mengalami penurunan.
Bagian dari Program Nasional 80 Ribu Koperasi
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi aktif, maupun revitalisasi koperasi yang tidak lagi berjalan.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan regulasi operasional koperasi tersebut melalui Instruksi Presiden lanjutan. Hingga awal 2026, pembangunan puluhan ribu gudang, gerai, dan fasilitas pendukung koperasi telah berjalan di berbagai daerah sebagai persiapan operasional nasional.
Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi pusat pelayanan masyarakat desa, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah hasil produksi desa, serta mendorong pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar