

KABAREDITORIAL.COM, POLMAN — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mulai mempersiapkan peralihan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat. Proses tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Januari 2027.
Salah satu tahapan yang tengah dikebut pemerintah daerah adalah pemutakhiran dan validasi data seluruh PPPK Paruh Waktu. Proses ini ditargetkan rampung pada 25 November 2026.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Polman, Mawardi, mengatakan persiapan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi mengenai rencana pengalihan tanggung jawab pengelolaan PPPK Paruh Waktu kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Mawardi setelah mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Makassar pada 17–19 November 2026.
Menurutnya, pemutakhiran data menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh informasi kepegawaian sesuai ketentuan sebelum proses peralihan dilaksanakan.
“Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu. Seluruh data harus dipastikan valid agar proses administrasi dan transisi tanggung jawab ke pemerintah pusat dapat berjalan sesuai mekanisme,” jelasnya.
Setelah pemutakhiran dan validasi data rampung, tahapan berikutnya diarahkan pada penyelesaian administrasi sebagai bagian dari persiapan pengalihan tanggung jawab pengelolaan.
Mawardi menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar proses transisi berjalan sesuai mekanisme. Hal itu mencakup sinkronisasi data, kelengkapan dokumen administrasi, hingga kesinambungan pengelolaan kepegawaian.
Ia berharap seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga rencana peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu mulai Januari 2027 dapat berjalan tertib tanpa kendala administratif.


You cannot copy content of this page
Tidak ada komentar