OJK Soroti Kesenjangan Literasi Keuangan Kota dan Desa, Indeks Perkotaan Lebih Tinggi

JAKARTA – Kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan masih terlihat dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.

Data yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang sebesar 64,42 persen.

Baca Juga

Transformasi TelkomGroup Mulai Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif Perkuat Infrastruktur Digital Nasional

06 Agu 2026

Kesenjangan juga terlihat pada indeks inklusi keuangan. Masyarakat perkotaan mencatatkan indeks 95,47 persen, sedangkan masyarakat perdesaan sebesar 90,39 persen.

Hasil tersebut menjadi salah satu perhatian OJK dalam mendorong pemerataan pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan jasa keuangan.

SNLIK 2026 diumumkan di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026). Survei ini menjadi dasar bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Baca Juga

OJK Siapkan Working Group Pembiayaan UMKM, Libatkan Kementerian dan Industri Keuangan

11 Agu 2026

Secara nasional, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen dan inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Kedua angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk tahun 2029.

Namun, capaian nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan di seluruh wilayah.

Dalam hasil survei, sejumlah provinsi, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, masih mencatatkan indeks literasi dan inklusi di bawah angka nasional.

OJK menempatkan masyarakat perdesaan sebagai salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program literasi dan inklusi keuangan ke depan.

Program edukasi juga perlu menjangkau masyarakat di lokasi mereka beraktivitas dan bertransaksi, seperti pasar, koperasi, komunitas, lembaga keuangan, serta melalui kanal digital.

Melalui pendekatan tersebut, peningkatan literasi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat perdesaan agar semakin memahami dan mampu memanfaatkan layanan jasa keuangan.