OJK Jatuhkan Denda Rp10,48 Miliar kepada PUJK, Kembalikan Rp84,15 Miliar Kerugian Konsumen

Kabareditorial.com, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dengan total sekitar Rp10,48 miliar kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sepanjang 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026. Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dan pengawasan perilaku PUJK (market conduct).

Penegakan ketentuan dilakukan melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran yang ditemukan antara lain berkaitan dengan penyampaian informasi dalam iklan, aktivitas petugas penagihan, dan klaim asuransi.

Baca Juga

Telkomsel Hadirkan Program “Nonton Pasti SIMPATI”, Tawarkan Paket Spesial Kuota Besar dan Akses Aplikasi Nonton Favorit

14 Des 2025

Atas pelanggaran tersebut, OJK mengenakan 19 sanksi peringatan tertulis dan 19 sanksi denda senilai Rp3,82 miliar. OJK juga memerintahkan PUJK melakukan tindakan perbaikan, termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta membayar klaim konsumen.

Selain pengawasan market conduct, OJK menjatuhkan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan penilaian sendiri sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sepanjang periode tersebut, OJK mengenakan enam sanksi peringatan tertulis dan 25 sanksi denda sebesar Rp562,15 juta. Sanksi diberikan atas keterlambatan, tidak disampaikannya laporan, hingga tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan setelah PUJK dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Baca Juga

Asmo Sulsel Dukung Pesta Wirausaha Palopo 2026, Dorong UMKM Naik Kelas

27 Apr 2026

OJK menegaskan, PUJK yang telah dinyatakan tidak menyampaikan laporan tetap wajib memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri.

Penegakan juga dilakukan terhadap kewajiban pelaporan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. OJK menjatuhkan 111 sanksi administratif, terdiri atas 21 peringatan tertulis dan 90 denda dengan total Rp6,1 miliar.

Sanksi tersebut berkaitan dengan keterlambatan atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan Semester II 2024, laporan rencana tahun 2025, serta laporan realisasi Semester I 2025.

179 PUJK Ganti Kerugian Konsumen

Dalam rangka memperkuat pelindungan konsumen, OJK juga memberikan 184 peringatan tertulis kepada 149 PUJK, 40 instruksi tertulis kepada 40 PUJK, serta 43 sanksi denda kepada 40 PUJK selama periode 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026.

Di sisi lain, sebanyak 179 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 1.071 pengaduan. Total pengembalian mencapai Rp84,15 miliar, 23.253,02 dolar AS, dan 27.364,53 dolar Singapura selama periode 1 Januari 2025 hingga 18 Januari 2026.

Dari sisi layanan, OJK menerima 573.999 permintaan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak 1 Januari 2025 hingga 19 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, 61.869 merupakan pengaduan konsumen.

Pengaduan terbanyak berasal dari industri financial technology sebanyak 24.125 laporan, disusul sektor perbankan 22.716 laporan dan perusahaan pembiayaan 12.392 laporan. Sementara itu, pengaduan terkait perusahaan asuransi tercatat 1.755 laporan. Sisanya berasal dari sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Blokir 2.617 Entitas Keuangan Ilegal

OJK juga memperkuat pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, OJK menerima 29.828 pengaduan terkait entitas ilegal. Sebanyak 24.281 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online ilegal dan 5.547 pengaduan terkait investasi ilegal.

Dalam periode yang sama, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal serta 354 penawaran investasi ilegal yang beroperasi melalui situs dan aplikasi.

Satgas PASTI juga mengajukan pemblokiran 1.706 nomor kontak yang teridentifikasi sebagai pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Selain penindakan terhadap entitas ilegal, OJK bersama anggota Satgas PASTI dan dukungan asosiasi industri perbankan serta sistem pembayaran membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

Hingga 31 Januari 2026, IASC telah menerima 448.442 laporan dengan 756.006 rekening terkait penipuan yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 415.385 rekening telah diblokir.

IASC juga berhasil memblokir dana korban sebesar Rp511,08 miliar. Dari dana tersebut, sebanyak Rp161 miliar telah dikembalikan kepada korban.

OJK menyatakan akan terus meningkatkan kapasitas IASC untuk mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan. OJK juga bekerja sama dengan anggota Satgas PASTI dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan.