OJK Jadikan Integritas Pasar Modal Prioritas, Perkuat Transparansi dan Pengawasan

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan penguatan integritas pasar modal sebagai prioritas utama dalam mempercepat transformasi Pasar Modal Indonesia. Langkah ini diarahkan untuk menciptakan pasar yang semakin efisien, transparan, tepercaya, dan inovatif.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penguatan integritas dilakukan melalui peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, penegakan aturan atau enforcement, serta sinergi antarpemangku kepentingan.

Baca Juga

OJK Terbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2026, Atur Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Industri Pindar

05 Agu 2026

“OJK berkomitmen untuk terus meningkatkan likuiditas, transparansi, tata kelola dan enforcement serta sinergitas sebagai bagian dari rencana aksi reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia. OJK juga senantiasa terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan juga sistem pengawasan,” kata Friderica dalam peringatan 49 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut Friderica, reformasi integritas yang telah dijalankan mulai menunjukkan perkembangan. Salah satunya terlihat dari jumlah investor pasar modal yang mencapai 30,27 juta Single Investor Identification (SID), atau tumbuh 48,67 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Ia menilai pertumbuhan tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan jumlah investor, tetapi juga menunjukkan kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Baca Juga

Pegadaian Hadirkan Pameran UMKM dan Bazar Emas, Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas dan Tingkatkan Literasi Investasi

01 Agu 2026

“Tentu angka ini mencerminkan tidak hanya sekadar angka, tidak hanya sekadar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna di balik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Penguatan integritas juga dilakukan melalui sejumlah agenda reformasi bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan pemangku kepentingan pasar modal.

Agenda tersebut mencakup peningkatan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen, penyusunan kerangka pengaturan mengenai High Shareholder Concentration (HSC), serta peningkatan transparansi kepemilikan saham.

OJK juga terus mendorong pengembangan pasar modal melalui fase akhir Roadmap Pasar Modal Indonesia 2022–2027. Fokusnya meliputi pendalaman pasar, peningkatan integritas, penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi reformasi yang telah dilakukan OJK bersama SRO. Ia berharap sektor keuangan Indonesia semakin kredibel, inovatif, dan berdaya saing.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut reformasi pasar modal menjadi bagian penting dalam memperkuat peran sektor keuangan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan integritas pasar modal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperbesar kontribusi pasar modal terhadap pembiayaan pembangunan nasional.