Kesenjangan Desa dan Kota Masih Nyata dalam Akses Keuangan

Kabareditorial.com, Jakarta — Indeks inklusi dan literasi keuangan nasional meningkat, namun kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan masih terlihat nyata. Hasil SNLIK 2025 mencatat, indeks literasi di wilayah perkotaan mencapai 70,89 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya 59,60 persen.

Perbedaan juga terjadi pada inklusi keuangan. Warga kota mencatat indeks 83,61 persen, sementara masyarakat desa baru 75,70 persen. Data ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan di desa masih menghadapi hambatan struktural.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menilai kesenjangan ini disebabkan oleh faktor jarak layanan keuangan, infrastruktur digital, dan tingkat pendidikan.

“Akses digital dan kehadiran lembaga keuangan di perdesaan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan formal,” katanya.

Menurut OJK, upaya pemerataan akses keuangan menjadi fokus utama dalam peta jalan Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023–2027. Program inklusi berbasis desa seperti Branchless Banking dan Laku Pandai akan diperluas.

Selain itu, kerja sama dengan lembaga mikro, koperasi, dan fintech diharapkan mampu memperpendek jarak layanan dan meningkatkan penggunaan produk keuangan digital.

Kesenjangan ini juga menggambarkan perlunya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperluas literasi keuangan berbasis komunitas.

Dengan meningkatnya peran ekonomi desa dalam pembangunan nasional, mempersempit kesenjangan literasi dan inklusi menjadi kunci menuju kesejahteraan merata.