Kabareditorial.com, Makassar – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan wacana kembalinya Ujian Nasional (UN). Menurutnya, mekanisme jalur prestasi non-zonasi dalam PPDB membutuhkan pengawasan ketat agar sesuai dengan kemampuan nyata siswa.
“Kami minta sekolah melakukan asesmen untuk memastikan validitas nilai akademik siswa. Ada beberapa kasus di mana nilai akademik tinggi ternyata tidak sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Hal ini menjadi salah satu alasan kami mempertahankan sistem zonasi sebagai pendekatan utama dalam PPDB,” ujar Muhyiddin, Senin (17/12).
Ia menjelaskan bahwa zonasi berperan besar dalam pemerataan pendidikan dan aksesibilitas bagi seluruh siswa. Sistem ini, menurut Muhyiddin, telah terbukti mengurangi ketimpangan dan membantu menciptakan pendidikan yang lebih adil di Makassar.
Wacana Kembalinya Ujian Nasional (UN)
Terkait wacana kembalinya Ujian Nasional (UN), Muhyiddin menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, ia menekankan bahwa sistem yang akan diterapkan harus relevan dan tidak semata-mata mengandalkan nilai akademik.
“Bukan berarti kita tidak percaya pada nilai akademik, tetapi kita butuh sistem yang adil dan relevan. Zonasi telah membuktikan efektivitasnya dalam membantu pemerataan pendidikan, sedangkan UN harus dievaluasi untuk memastikan tidak hanya menjadi beban administratif bagi siswa dan guru,” jelasnya.
Muhyiddin menambahkan, fokus utama adalah menciptakan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan sesuai dengan visi pendidikan nasional. “Kami mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengembangkan kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan pendidikan secara umum,” tutupnya.
Sistem zonasi dan evaluasi UN menjadi perhatian penting bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar, dengan harapan dapat terus mendukung visi pemerataan pendidikan dan kualitas pembelajaran di seluruh wilayah.
