Bupati Polman Perjuangkan Percepatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal di Forum Strategis Kemendagri
Kabareditorial.com, Polman — Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemerataan pembangunan dengan membawa isu strategis pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tertinggal ke forum nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemaparan Rencana Aksi Kepala Daerah pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Di hadapan para kepala daerah dari berbagai provinsi serta para pejabat dan widyaiswara BPSDM Kemendagri, Samsul Mahmud mempresentasikan inovasi Gerakan Percepatan Konektivitas Jalan Kawasan Tertinggal Polewali Mandar (GERAK POLMAN), sebuah program yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), salah satu wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Dalam paparannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, melainkan membuka akses menuju kesejahteraan masyarakat.
“Jalan merupakan urat nadi pembangunan. Melalui GERAK POLMAN, kami ingin memastikan masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah tertinggal memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pusat ekonomi, serta berbagai peluang peningkatan kualitas hidup,” ujar Samsul Mahmud.
Ia menjelaskan, Kecamatan Tubbi Taramanu memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan kondisi geografis yang cukup berat sehingga masih menghadapi tantangan konektivitas. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pelayanan publik, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, GERAK POLMAN telah disusun selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029 melalui pendekatan yang berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif.
Program tersebut mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sebagai mitra pembangunan.
Melalui forum strategis KPPD, Bupati juga memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar percepatan pembangunan jalan di kawasan tertinggal memperoleh perhatian lebih besar, baik melalui pendanaan APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi, maupun berbagai skema pembiayaan lainnya.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar.
Selain fokus pada pembangunan fisik, GERAK POLMAN juga mengadopsi berbagai praktik terbaik hasil pembelajaran selama mengikuti KPPD, seperti penguatan tata kelola pembangunan, pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dalam penyusunan prioritas pembangunan, sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Samsul Mahmud menilai keikutsertaannya dalam KPPD bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang strategis memperjuangkan aspirasi masyarakat Polewali Mandar di tingkat nasional.
Ia berharap berbagai gagasan yang dipresentasikan dapat memperoleh dukungan kebijakan, pendanaan, dan kolaborasi dari pemerintah pusat sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan tertinggal dapat segera diwujudkan.
“Pembangunan jalan bukan hanya membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga membuka masa depan masyarakat. Dengan akses yang semakin baik, kami optimistis kualitas pelayanan publik meningkat, distribusi hasil pertanian semakin lancar, investasi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tertinggal dapat terwujud secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar