

Kabareditorial.com, Polman — Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud mengingatkan para istri pejabat yang baru dilantik agar tidak mencampuri urusan kedinasan suami. Pesan itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Pola Kantor Bupati, Jumat (3/7/2026).
Pelantikan tersebut menjadi perhatian karena untuk pertama kalinya para istri pejabat ikut menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mendukung suami menjalankan tugas secara profesional tanpa intervensi.
Hadir dalam pelantikan itu Wakil Bupati Polewali Mandar Andi Nursami Masdar, unsur Forkopimda, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, jajaran Kejaksaan, Polres, Pengadilan Negeri, Kodim 1402/Polman, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Adapun pejabat yang dilantik masing-masing Muhammad Ali Wardi sebagai Inspektur Daerah, Andi Masri Masdar sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Muhammad Faizal sebagai Kepala Dinas Sosial, Syarifuddin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Arifin Yambas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Musyrifah Aliya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andi Hisbullah Mastar sebagai Kepala BKPSDM, Fahri Yusuf sebagai Kepala Bapenda, Ahmad Farid sebagai Kepala Bapperida, serta dr. Irwandi sebagai Direktur RSUD Andi Depu Polewali.
Dalam sambutannya, Samsul Mahmud menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Pelantikan ini adalah sebuah kepercayaan sekaligus tanggung jawab. Saudara harus menunjukkan kinerja terbaik karena tantangan pemerintahan ke depan semakin berat dan kompleks,” kata Samsul.
Ia meminta seluruh pejabat memiliki pola pikir yang modern, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Saya tidak mau lagi mendengar ada program yang tidak berjalan hanya karena alasan anggaran. Justru di tengah keterbatasan inilah pejabat harus memiliki inovasi dan kreativitas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Samsul juga menekankan bahwa seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja.
“Jangan berpikir setelah dilantik baru dievaluasi dua tahun. Enam bulan saja kalau kinerjanya tidak maksimal, bisa saja dikembalikan ke jabatan semula sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah organisasi perangkat daerah memiliki tantangan besar yang harus segera diselesaikan, seperti penanganan kemiskinan di Dinas Sosial maupun persoalan sampah yang menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam kesempatan itu, Samsul memberikan perhatian khusus kepada para istri pejabat. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran mereka dalam penandatanganan pakta integritas bertujuan membangun komitmen agar tidak ikut campur dalam urusan jabatan suami.
“Kenapa hari ini istri ikut tanda tangan? Karena saya melihat peran keluarga sangat besar. Saya minta ibu-ibu mendukung suaminya bekerja secara profesional tanpa ada cawe-cawe dalam urusan kedinasan. Campur tangan dalam tugas suami bisa memengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan,” katanya.
Pakta integritas yang ditandatangani para istri antara lain berisi komitmen tidak mencampuri urusan kedinasan atau tugas pokok dan fungsi suami, serta tidak melakukan intervensi, memengaruhi, maupun mendikte setiap keputusan, kebijakan, dan langkah yang diambil suami dalam menjalankan jabatannya.
Menurut Samsul, dukungan keluarga yang profesional menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu bekerja dengan integritas serta menghasilkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Polewali Mandar.


You cannot copy content of this page
Tidak ada komentar