Kabareditorial.com, Makassar — Sebagai kota metropolitan, alih fungsi lahan membuat semakin menyusutnya lahan pertanian di Makassar.
Perlu upaya khusus untuk menjaga keberlanjutan fungsi lahan sebagai kawasan pertanian.
Lahan-lahan produktif yang tersisa kini menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan pangan kota sekaligus menopang fungsi ekologis sebagai kawasan resapan air.
Penyusutan lahan ini bukan hanya ancaman bagi produksi pangan lokal, tetapi juga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kemampuan kota menyerap air hujan.
Lahan pertanian yang tersisa berkontribusi signifikan terhadap kawasan resapan alami dan bagian penting dari Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Yang mana pada 2024, luas RTH di Makassar tercatat hanya 12,42 persen dari total luas wilayah 17.680,71 hektare, atau setara dengan sekitar 2.028,53 hektare.
Angka ini memang meningkat dibanding 2023 yang hanya 11,47 persen, tetapi masih jauh dari target nasional sebesar 30 persen, sehingga keberadaan kawasan pertanian ini patut dipertahankan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerangkan sekitar 30 persen lahan sawah di Makassar masih berfungsi sebagai daerah resapan dan irigasi tadah hujan.
Kondisi itu menurut Munafri membutuhkan perhatian dan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan.
“Jadi harapan kami ada bantuan dari pusat, ini agar lahan pertanian yang tersisa bisa dimaksimalkan dan tidak terkonversi menjadi kawasan pembangunan,” tutur Munafri, kemarin.
Ia menjelaskan, Pemkot Makassar terus berupaya memperkuat ketahanan pangan di tengah tekanan urbanisasi yang makin tinggi.
Sementara dari data yang dihimpun di Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Makassar, kawasan pertanian dilaporkan terus menyusut secara signifikan.
Luasan kawasan pertanian pada 2017 misalnya masih mencapai 2.636 hektare, yang kemudian menurun menjadi 2.035 hektare pada 2019, dan terakhir hanya tersisa sekitar 1.500 hektare pada 2022.
“Kami sudah koordinasi ke Pusat yang lebih teknis untuk mematangkan seluruh program yang akan dijalankan, termasuk dukungan anggaran dari Kementan,” ujarnya.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Munafri optimistis Makassar bisa menjadi contoh kota besar yang berhasil memadukan inovasi perkotaan dengan kemandirian pangan.
Menurutnya, perlindungan sawah dan pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming akan memperkuat posisi Makassar sebagai kota metropolitan yang tetap berdaulat pangan.
“Ini cara kami menjaga ketahanan pangan di tengah kota metropolitan. Makassar bisa menjadi contoh bahwa keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak berdaulat pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menambahkan bahwa dalam rapat dengan Pusat, pihaknya telah menyampaikan sejumlah usulan bantuan yang dibutuhkan Pemkot untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat perkotaan.
“Pak Menteri merespon permintaan kami terkait bantuan Pekarangan Pangan Berkelanjutan (P2L) untuk lorong-lorong, pengembangan green house, serta alat dan mesin pertanian seperti combine harvester, traktor roda dua (TR2), dan traktor roda empat (TR4),” jelas Aulia.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar