

PALEMBANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat persiapan pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027. Kehadiran bursa ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, dalam kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15 OJK tersebut diikuti sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan masyarakat umum.
Sarjito menekankan, kekayaan sumber daya alam Indonesia perlu dikelola secara optimal agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito.
Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki potensi besar pada sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Potensi tersebut perlu didukung penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan yang transparan agar menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing komoditas daerah.
Sarjito juga menyoroti pentingnya mekanisme pembentukan harga komoditas yang transparan dan kredibel. Dengan tata kelola perdagangan yang baik, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan harga acuan komoditas nasional sekaligus memperkuat posisinya dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Penguatan transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan juga diperlukan untuk memitigasi praktik yang merugikan serta menjaga integritas pasar.
Kepada mahasiswa, Sarjito mengajak generasi muda untuk berpikir kritis, memahami potensi dan tantangan ekonomi daerah, serta berkontribusi melalui inovasi dan gagasan yang dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Mandat Baru OJK
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS merupakan mandat baru OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
OJK juga menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Melalui kedua ketentuan tersebut, OJK menyiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan untuk mendukung perdagangan komoditas yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas.
Pengaturan itu mencakup aspek tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga pelindungan pengguna jasa.


You cannot copy content of this page
Tidak ada komentar