Petani dan Nelayan Masih Tertinggal dalam Literasi Keuangan, OJK Perkuat Edukasi Terarah

JAKARTA – Kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan masih menghadapi tantangan dalam memahami produk dan layanan jasa keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat kelompok tersebut memiliki indeks literasi keuangan sebesar 59,75 persen.

Angka itu berada di bawah indeks literasi keuangan nasional yang mencapai 69,57 persen.

Baca Juga

Peringati Hari Hipertensi Sedunia, GMTD Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

13 Mei 2026

Survei yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (10/8/2026), juga menunjukkan kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 87,82 persen.

Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan kelompok pekerjaan lainnya dalam hasil survei.

Sementara itu, kelompok pensiunan atau purnawirawan mencatatkan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 85,15 persen, disusul pegawai atau profesional sebesar 85,12 persen dan pengusaha atau wiraswasta sebesar 76,51 persen.

Baca Juga

Pemprov Sulsel Dorong Keuangan Syariah Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

03 Nov 2026

Pada indeks inklusi keuangan, kelompok pensiunan atau purnawirawan mencapai 99,54 persen, pegawai atau profesional 98,89 persen, serta pengusaha atau wiraswasta 96,03 persen.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan belum merata berdasarkan pekerjaan masyarakat.

Selain petani dan nelayan, kelompok tidak atau belum bekerja serta pelajar dan mahasiswa juga mencatatkan indeks literasi keuangan di bawah rata-rata nasional.

OJK menjadikan hasil SNLIK 2026 sebagai salah satu rujukan untuk menentukan sasaran program literasi dan inklusi keuangan. Kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi lebih rendah akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan edukasi.

Pendekatan edukasi diharapkan tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan, kebutuhan, serta aktivitas masyarakat.

Dengan strategi tersebut, pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan diharapkan meningkat dan akses terhadap produk jasa keuangan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.