Kabareditorial.com, Makassar — Transformasi digital pemerintahan Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami lompatan besar selama enam bulan terakhir di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Sejak dilantik pada Mei 2024, Zudan mendorong digitalisasi menyeluruh di lingkungan pemerintahan. Hasilnya, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) meningkat signifikan, dari 332 akun menjadi 3.021 akun, atau naik hampir 1.000 persen.
“Kami tidak lagi menggunakan tanda tangan dan cap basah. Semua proses administrasi, mulai dari Surat Keputusan (SK) hingga produk hukum lainnya, diproses secara digital,” kata Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, Rabu (4/12/2024).
Tata Kelola Digitalisasi Meluas
Pemprov Sulsel menjadikan TTE yang disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai standar kerja. Tidak hanya berlaku bagi kepala OPD, pejabat di level bawah pun kini menggunakan TTE. Fasilitasi ini dilakukan oleh Diskominfo Sulsel sebagai verifikator resmi BSSN.
Zudan juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel untuk mengadopsi digitalisasi ini. Salah satu hasilnya adalah peningkatan akun pengguna aplikasi Srikandi, dari 300-an menjadi 7.288 akun. Hingga November 2024, total transaksi surat digital mencapai 103.515, dengan 55.028 surat keluar dan 48.497 surat masuk.
Efisiensi dan Transparansi
Transformasi digital ini membawa dampak langsung pada kecepatan layanan publik dan transparansi birokrasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, menuturkan, layanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini hanya membutuhkan beberapa menit hingga beberapa jam.
“Proses lebih cepat, efisiensi meningkat, dan peluang korupsi atau pungli menurun drastis,” ujar Asrul Sani.
Tak hanya di level OPD, digitalisasi juga merambah ke sektor pendidikan. Kepala sekolah SMA/SMK/SLB kini dapat mengeluarkan surat keterangan dengan TTE melalui aplikasi Srikandi, memungkinkan tanda tangan dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Dorong Akselerasi Pembangunan
Prof Zudan menegaskan bahwa digitalisasi adalah langkah strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
“Tanpa transformasi ke Tata Kelola Pemerintahan Digital, mustahil kita mencapai efisiensi seperti sekarang,” tutup Andi Bakti.
Langkah ini tak hanya mengukuhkan Sulsel sebagai pelopor tata kelola digital, tetapi juga memberikan bukti nyata bagaimana teknologi dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
