Kabareditorial.com, Makassar — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan bersama sejumlah regulator ekonomi keuangan dan pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi perdana untuk pengembangan ekonomi dan keuangan di Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 2024.
Bertempat di Ruang Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan BI Sulawesi Selatan, rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari OJK, LPS, DJPb Kemenkeu, serta Sekda dan Dinas Pertanian dan Peternakan dari kabupaten/kota se-Sulsel.
Dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Ricky Satria, forum ini bertujuan membahas perkembangan ekonomi serta peluang akselerasi sektor perikanan dan peternakan.
Kedua sektor ini diidentifikasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama melalui hilirisasi.
Dalam rapat tersebut, Ricky Satria menekankan pentingnya mendorong hilirisasi sektor perikanan, mulai dari pembentukan BUMD pangan hingga diversifikasi pasar produk ekspor perikanan.
“Percepatan hilirisasi sektor perikanan harus melibatkan berbagai pihak dengan pendekatan proses end-to-end, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS dan mobile banking bagi pelaku UMKM,” ungkapnya.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu, Supendi, juga mendukung upaya ini dengan menyatakan kesiapan Kementerian Keuangan untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan dan peternakan.
“Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam memetakan potensi daerah dengan data yang komprehensif untuk bisa mengoptimalkan dukungan DAK,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, mengusulkan peningkatan produktivitas sektor perikanan dan peternakan melalui klasterisasi dan sinergi dengan program TPAKD.
Ia juga menyoroti pentingnya menghapus praktik rentenir melalui program PHINISI, yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan yang lebih adil bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala LPS III Sulawesi Selatan, Fuad Zaen, menyatakan perlunya pengoptimalan dana simpanan di perbankan daerah sebagai sumber pembiayaan ekonomi lokal.
“Penguatan literasi keuangan akan terus dilakukan agar kesadaran masyarakat untuk menabung di bank meningkat,” tambahnya.
Rapat ini juga menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Muhammad Ilyas, menyebutkan potensi pengembangan produk turunan rumput laut dan teripang pasir sebagai komoditas ekspor yang saat ini sangat diminati pasar luar negeri.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan melalui pengelolaan penangkapan yang baik.
Melalui sinergi lintas instansi dan dukungan dari berbagai pihak, forum ini berkomitmen untuk melakukan rakor serupa secara rutin guna memantau implementasi rekomendasi yang telah disepakati. Rapat ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk merealisasikan pilot project pengembangan ekonomi potensial mulai tahun 2025.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan sektor swasta, Sulawesi Selatan siap meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor perikanan dan peternakan, membuka peluang baru bagi masyarakat setempat dan memperkuat perekonomian daerah.