OJK Ingatkan Inovasi Keuangan Digital Tak Cukup Canggih, Regulasi dan SDM Harus Siap
SURABAYA — Perkembangan teknologi keuangan digital menuntut kesiapan regulator, pelaku industri, dan sumber daya manusia agar inovasi tidak hanya berkembang cepat, tetapi juga aman dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence), Big Data, komputasi awan (Cloud Computing), dan teknologi buku besar terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT) membuka peluang pengembangan berbagai produk dan layanan keuangan.
Namun, kemajuan teknologi tersebut harus diimbangi dengan kerangka regulasi yang adaptif, tata kelola yang kuat, keamanan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan kesiapan menghadapi perubahan teknologi menjadi faktor penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang inovasi keuangan digital.
“Perkembangan inovasi keuangan digital berlangsung sangat cepat, sehingga kita harus terus meningkatkan kapasitas agar tidak tertinggal. Kerangka regulasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di industri maupun regulator. Hal ini penting agar kita tetap relevan dan mampu memanfaatkan peluang inovasi digital untuk mendukung pengembangan sektor keuangan,” ujar Adi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) 2026 di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Senin (12/10/2026).
Dalam kegiatan bertema “Dari Aset Nyata ke Aset Digital, Kenalan dengan Tokenisasi dan Peluang di Indonesia” itu, Adi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri, pemerintah, dan perguruan tinggi.
Menurutnya, pengetahuan akademik dan pengalaman industri dapat saling melengkapi untuk membangun ekosistem inovasi keuangan digital yang adaptif, kredibel, dan berkelanjutan.
Pembahasan dalam DFL 2026 turut melibatkan perwakilan OJK, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, Indonesia Fintech Society (IFSoc), Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), serta pelaku industri.
Diskusi tersebut mengangkat perkembangan tokenisasi aset nyata, pemanfaatan teknologi blockchain, dan tantangan membangun ekosistem keuangan digital yang terpercaya.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi kepastian hukum atas aset yang mendasari token, transparansi informasi, keamanan teknologi, tata kelola, serta kejelasan hak ekonomi pemegang token.
OJK memandang penguatan regulasi dan kapasitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan dengan perkembangan inovasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi keuangan digital dapat tumbuh secara terarah dan tetap memperhatikan pengelolaan risiko serta pelindungan konsumen.
Pos Terkait
Trending Post
Toyota End Year Sale, Gebyar 74 Tahun Kalla, Hadiah Spesial Menanti Anda
Tidak ada komentar