Di Hadapan 520 Mahasiswa FH Unhas, Bos Pelindo Regional 4 Kupas Peran Hukum dalam Bisnis BUMN

Kabareditorial.com, Makassar — Hukum bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi perusahaan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis, transparansi, dan kepercayaan publik. Hal ini menjadi sorotan Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, saat membagikan pengalaman profesionalnya kepada sekitar 520 mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas).

Kuliah umum tersebut berlangsung dalam rangkaian Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap I yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unhas, Minggu (11/10/2026).

Mengangkat tema “Revitalisasi Esensi Keluarga Mahasiswa: Internalisasi Nilai-nilai Insan Yuris Guna Memanifestasikan Tri-Dharma Perguruan Tinggi”, kegiatan ini menghadirkan tiga pembicara yang merupakan alumni Fakultas Hukum Unhas dan telah berkiprah di berbagai sektor profesional.

Selain Akhirman, hadir Regional Manager Bank Panin Sulsel, Hudli Huduri, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Asrul Alimina.

Dalam pemaparannya, Akhirman menekankan bahwa pemahaman hukum memiliki peran strategis dalam menjalankan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain menjadi landasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hukum juga berfungsi memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, aktivitas bisnis BUMN memiliki kompleksitas tersendiri karena perusahaan tidak hanya dituntut menjaga keberlanjutan usaha, tetapi juga menjalankan mandat pelayanan serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Karena itu, pemahaman hukum menjadi kebutuhan penting dalam berbagai aspek bisnis, mulai dari pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, penyusunan kerja sama, hingga pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

“Dalam dunia bisnis BUMN, pemahaman hukum sangat penting agar setiap keputusan dan aktivitas perusahaan memiliki landasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hukum bukan sekadar aspek kepatuhan, tetapi juga bagian penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan para pemangku kepentingan,” ujar Akhirman.

Ia juga mendorong mahasiswa hukum untuk memperluas wawasan di luar aspek akademis dan memahami penerapan ilmu hukum dalam praktik profesional, termasuk di sektor korporasi dan industri kepelabuhanan.

Menurut Akhirman, kompetensi hukum perlu diimbangi dengan integritas, kemampuan analisis, serta pemahaman terhadap dinamika bisnis. Kombinasi tersebut dinilai penting agar lulusan hukum mampu menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Sebagai bagian dari Pelindo, ia menilai kepastian hukum dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi dalam mendukung pengelolaan perusahaan yang profesional dan bertanggung jawab.

Di sektor kepelabuhanan, kedua aspek tersebut turut mendukung kelancaran operasional, efektivitas kerja sama, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap I, Muh. Fauzan Ardika Syam, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada nilai-nilai kehidupan kemahasiswaan sekaligus memperluas pemahaman mengenai penerapan ilmu hukum dalam berbagai bidang profesi.

Kehadiran alumni yang telah berkiprah di sektor korporasi, perbankan, dan pemerintahan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan dan peluang karier di bidang hukum.

Pengalaman para pembicara diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mempersiapkan kompetensi selama menempuh pendidikan.

Melalui kegiatan ini, Pelindo Regional 4 turut mendukung pengembangan wawasan generasi muda melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman profesional. Sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan profesi sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia hukum yang kompeten, berintegritas, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.