Indonesia dan Timor-Leste Jajaki Kerja Sama Pertanahan, ATR/BPN Buka Peluang Pertukaran Keahlian
Kabareditorial.com, Jakarta — Pengalaman Indonesia dalam mengelola administrasi dan pendaftaran tanah menarik perhatian pemerintah Timor-Leste. Kedua negara mulai menjajaki peluang kerja sama, terutama dalam penguatan kelembagaan, regulasi, hingga pengelolaan data pertanahan.
Peluang tersebut dibahas saat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Kementerian ATR/BPN berbagi pengalaman mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia. Diskusi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Ossy menjelaskan, salah satu tugas utama Kementerian ATR/BPN adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua proses tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Indonesia juga membuka peluang berbagi praktik terbaik dengan Timor-Leste, khususnya terkait penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” kata Ossy.
Pembahasan turut menyentuh persoalan teknis yang menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, terutama penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta sejumlah jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios mengapresiasi penjelasan dan kesempatan berdiskusi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan sistem tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Delegasi Timor-Leste juga berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus berlanjut. Pertukaran pengalaman tersebut dinilai dapat membuka peluang pengembangan kerja sama, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Dalam kunjungan tersebut, Paulo Remedios didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares.
Pos Terkait
Trending Post
Toyota End Year Sale, Gebyar 74 Tahun Kalla, Hadiah Spesial Menanti Anda
Tidak ada komentar