Jaga Kepercayaan Masyarakat, OJK Perkuat Keamanan Ekosistem Keuangan Digital, FEKDI dan IFSE 2026 Hari Kedua
JAKARTA – Maraknya penipuan digital yang melibatkan berbagai platform keuangan mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sistem pelindungan konsumen. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar laporan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terpadu.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan keamanan dan kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama dalam pengembangan ekosistem keuangan digital.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi Leader’s Insight pada Casual Talk bertema “Menjaga Kepercayaan, Mengawal Inovasi: Ekosistem Digital yang Aman dan Berdaulat” dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta, Jumat (25/9).
Menurut Dicky, inovasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Inovasi digital kita itu tujuannya adalah untuk mendorong produktivitas yang akhirnya menjadi engine of growth kita, dengan visi atau target pertumbuhan ekonomi kita sebesar 8 persen,” kata Dicky.
Namun, perkembangan layanan keuangan digital juga diikuti meningkatnya modus penipuan yang melibatkan berbagai sistem dan platform. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja.
“Penipuan digital bersifat lintas sistem, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Melalui satu pintu pelaporan yang terhubung dengan berbagai lembaga, kita ingin memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan tuntas,” tegasnya.
OJK selama ini telah memiliki sejumlah instrumen pelindungan konsumen, di antaranya pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), serta Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Ke depan, instrumen tersebut perlu semakin terintegrasi dengan dukungan Bank Indonesia serta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam membangun sistem pelaporan penipuan yang terhubung.
Dicky juga menekankan bahwa pelindungan konsumen tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi masalah. Upaya pencegahan harus dimulai sejak produk keuangan dirancang, dipasarkan, digunakan, hingga proses penanganan pengaduan dan pemulihan hak konsumen.
Forum tersebut turut menghadirkan Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Sally Marintan Hutapea, Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Djoko Kurnijanto, serta perwakilan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Diskusi membahas strategi menjaga kepercayaan masyarakat, pemanfaatan inovasi untuk keamanan ekosistem, ketahanan sistem digital, serta penguatan kolaborasi antara otoritas dan industri.
OJK menegaskan penguatan keamanan dan pelindungan konsumen menjadi bagian penting agar inovasi keuangan digital dapat berkembang sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Pos Terkait
Trending Post
Toyota End Year Sale, Gebyar 74 Tahun Kalla, Hadiah Spesial Menanti Anda
Tidak ada komentar