OJK Perketat Tata Kelola EBA-SP, Perlindungan Investor Jadi Prioritas

Mardianto
23 Sep 2026 18:21
2 menit membaca

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan perlindungan investor dalam penerbitan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). Penguatan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 12 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 17 September 2026.

Regulasi ini mengatur lebih komprehensif mekanisme penerbitan dan pelaporan EBA-SP dalam rangka pembiayaan sekunder perumahan.

Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah penegasan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, mulai dari Penerbit, Wali Amanat, Bank Kustodian, Kreditur Asal, hingga Penyedia Jasa.

Mereka diwajibkan menjalankan tanggung jawab secara profesional, termasuk melakukan uji tuntas atau due diligence, memastikan kebenaran informasi, serta mengelola aset dan arus kas secara hati-hati.

OJK juga memperkuat kewajiban transparansi dan pelaporan. Penerbit, Bank Kustodian, dan Wali Amanat wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai kondisi dan perkembangan EBA-SP.

Informasi yang harus dilaporkan antara lain mencakup portofolio aset, pembayaran, kualitas aset, serta berbagai aspek penting lainnya yang berkaitan dengan penerbitan EBA-SP.

Perlindungan pemegang EBA-SP juga diperkuat melalui pengaturan mekanisme Rapat Umum Pemegang EBA-SP. Pemegang efek diberikan hak untuk meminta penyelenggaraan rapat serta mekanisme penggantian pihak-pihak tertentu apabila terdapat kondisi yang berpotensi memengaruhi perlindungan kepentingan mereka.

Selain memperkuat perlindungan investor, aturan baru tersebut memberikan fleksibilitas struktur EBA-SP. Instrumen ini dapat diterbitkan dalam beberapa kelas dengan hak dan karakteristik berbeda, antara lain berdasarkan prioritas pembayaran dan tingkat keamanan.

POJK 12 Tahun 2026 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku POJK Nomor 23/POJK.04/2014 serta POJK Nomor 20/POJK.04/2017.

Melalui pembaruan regulasi ini, OJK berupaya menciptakan mekanisme penerbitan EBA-SP yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi para pihak. Penguatan tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap instrumen pembiayaan sekunder perumahan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x

You cannot copy content of this page