Dihadapan Peserta Abdidaya Ormawa 2026, Rektor UMI Gaungkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Kabareditorial.com, Makassar  Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Hambali Thalib mengingatkan pemerintah agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka dan laporan administratif, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Hambali dalam sambutannya pada penutupan Abdidaya Ormawa 2026 di Makassar, Sabtu (24/10/2026) malam.

Baca Juga

AI Masuk Kampus, Kalla Institute dan IM3 Pacu Produktivitas Mahasiswa Lewat Airena Belajar

07 Okt 2026

“Oleh karena itu, pentingnya pembenahan sistem dan tata kelola, pemberantasan korupsi, serta peran mahasiswa dan perguruan tinggi dalam menawarkan solusi atas persoalan bangsa,” jelasnya disambut tepuk tangan peserta.

Hambali mengawali pesannya dengan mengajak mahasiswa tetap kritis melihat kondisi Indonesia. Menurutnya, kebanggaan terhadap kemajuan bangsa harus berjalan beriringan dengan keberanian mengakui berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk.

Baca Juga

SD Islam Athirah Makassar Asah Kepemimpinan Siswa Lewat Debat OPDIS

27 Feb 2026

Angka tersebut kata Hambali memang turun dibandingkan September 2025, tetapi besarnya jumlah penduduk yang masih hidup dalam kemiskinan menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan belum selesai.

“Kita bangga dengan kemajuan Indonesia. Tetapi mari jujur, masih banyak persoalan yang menunggu penyelesaian,” ujar Hambali.

Ia menyinggung berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, kebakaran hutan, korupsi, hingga tekanan ekonomi keluarga. Di lingkungan pendidikan, mahasiswa juga menghadapi tantangan, termasuk tekanan psikologis dan kesulitan membiayai perkuliahan.

Menurut Hambali, kondisi tersebut menuntut perbaikan sistem dan tata kelola agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan program yang dirancang tidak sekadar terlihat berhasil dalam laporan, tetapi memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

“Jangan sampai laporan pembangunan semakin tebal, tetapi kesulitan rakyat semakin sulit terlihat,” tegasnya.

Ia menekankan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata peningkatan angka pertumbuhan atau banyaknya program yang terlaksana. Hal yang tidak kalah penting adalah berkurangnya beban hidup masyarakat dan terbukanya akses terhadap kesejahteraan.

“Pembangunan bukan hanya soal angka yang terus naik, tetapi juga beban hidup rakyat yang harus semakin turun,” katanya.

Korupsi dan Uang Publik Jadi Sorotan

Dalam pidatonya, Hambali juga menyoroti korupsi yang dinilainya merampas kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari anggaran negara.

Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah uang publik yang disalahgunakan berarti ada hak masyarakat yang berpotensi hilang. Karena itu, perbaikan tata kelola harus berjalan bersama penguatan integritas dan upaya pemberantasan korupsi.

“Korupsi harus terus kita lawan. Sebab, setiap rupiah uang publik yang disalahgunakan adalah kesempatan masyarakat yang ikut hilang,” ujarnya.

Mahasiswa Diminta Tak Berhenti pada Kritik

Hambali juga mendorong mahasiswa untuk mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik perlu diikuti gagasan dan jalan keluar yang dapat ditawarkan untuk mengatasi persoalan.

“Mahasiswa tentu harus berani mengkritik, tetapi jangan berhenti pada kritik. Tawarkan jalan keluar dari kritikan itu,” pesannya.

Ia turut mengingatkan perguruan tinggi agar memberi contoh dalam membenahi sistem dan tata kelola, dimulai dari lingkungan institusi masing-masing.

Bagi Hambali, kampus tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan dan karya akademik, tetapi juga harus menunjukkan bagaimana prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam praktik.