

Kabareditorial.com, Makassar — Aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026. Angka tersebut tumbuh 10,16 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.
Di tengah pertumbuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan permodalan, konsolidasi, pemisahan unit usaha syariah, serta sinergi bank syariah dengan bank induk.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan perkembangan dan arah kebijakan tersebut dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah (PTBS) keempat pada rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Selasa (3/11/2026).
Menurut Dian, penguatan struktur industri menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan kelembagaan dan daya saing perbankan syariah.
Sinergi dengan bank induk juga terus didorong untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat kapasitas bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menciptakan efisiensi operasional.
Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027.
Selain memperkuat struktur industri, OJK juga membenahi pengaturan produk investasi perbankan syariah. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Aturan tersebut menegaskan perbedaan antara produk simpanan dan investasi di perbankan syariah.
Ketentuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.
Penguatan regulasi diharapkan memberikan kejelasan bagi industri dalam mengembangkan produk investasi sekaligus meningkatkan perlindungan dan kepercayaan nasabah.
Dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah keempat, OJK juga meluncurkan tiga pedoman produk baru, yakni Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), dan Wakalah Penjualan Aset Ready Stock.
Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk membangun perbankan syariah yang lebih kuat, efisien, dan mampu memperluas pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


You cannot copy content of this page
Tidak ada komentar